26 February 2020, 18:04 WIB

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Diminta Kaji Ulang Pembangunan


Aries Wijaksena | Megapolitan

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta cucu perusahaan BUMN, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mengkaji ulang pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur. Selain karena banyaknnya penolakan dari sejumlah kalangan, lokasi tersebut juga dinilai mengganggu aktifitas pendidikan yang ada di sekitar.

Ditemui usai rapat kerja di Gedung DPR RI Senayan, Rabu (26/2), Martin Manurung mengatakakan, Pendirian industri merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan tata kota dan rencana tata ruang dan wilayah juga harus dipertimbangkan. Diterangkannya, dalam menentukan lokasi industri terdapat sejumlah pertimbangan yang harus dilihat. Salah satunya adalah dampak lingkungan.

“Kebijakan tersebut diberikan agar industri juga melihat aspek lingkungan dan daerah yang ada agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan,” terangnya.

Berdasarkan hal itu, Politisi Partai NasDem ini menilai bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk seharusnya mengkaji ulang pembangunan lokasi tersebut, melihat adanya Yayasan Nizamia Andalusia yang sudah lebih dahulu berada di kawasan tersebut.
“Seharusnya ada pengkajian terlebih dahulu. Lihat lokasi apakah berdekatan dengan areal pendidikan atau kesehatan. Kita harap ini menjadi perhatan serius agar perusahan BUMN kita tidak berdampak buruk bagi negara sendiri,” ujarnya.

Tentang polemik ini, Martin Manurung berencana akan menyempaikan  langsung permasalahan ini kepada Semen Indonesia Group selaku holding company untuk menjadi perhatian serius, sebelum permasalahan ini terlampau jauh.
“Kita akan tanyakan ini. Kita ingin BUMN kita tidak menjadi masalah di tengah-tengan masyarakat,” pungkasnya.

Pembangunan lokasi khusus pembuatan beton readymix (batching plant) milik PT Solusi Bangun Indonesia Tbk di Jalan Mabes Hankam, Jakarta Timur menuai penolakan. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Pembangunan yang dilakukan di lahan Kodam Jaya ini dinilai mengganggu aktifitas belajar-mengajar karena berdekatan dengan Yayasan pendidikan yang sudah lebih dahulu ada disana. (A-2)

BERITA TERKAIT