26 February 2020, 09:20 WIB

Pemulangan Anak Eks IS Jangan atas Kasihan


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

PEMERINTAH diminta matang mempertimbangkan pemu-langan anak-anak berkewarganegaraan Indonesia eks anggota Islamic State (IS). Keputusan tak boleh memakai dasar kasihan.

"Kita melihat ini kan dalam kerangka artian seolah-olah kita terprovokasi, ini anak-anak, terus atas dasar kasihan mereka harus dikembalikan," kata Anggota Komisi I DPR Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Pemerintah, kata Willy harus melihat polemik ini secara keseluruhan. Tidak sebatas melihat keterlibatan mereka, tapi kebijakan itu harus bersifat holistik. "Jadi tidak bisa kemudian kita memisahkan ini anak-anak, ini perempuan, ini kombatan. Semuanya dalam satu kesatuan," ungkap dia.

Berbagai langkah harus diterapkan jika pemerintah tetap memulangkan anak-anak eks IS. Program deradikalisasi ekstra harus diberikan agar mereka bisa melebur ke tengah masyarakat. "Minimal lima tahun. Kalau selama ini program deradikalisasi 3,5 tahun, saya rasa tidak cukup," ujar dia.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah saat ini memulai pendataan jumlah anak-anak WNI eks IS yang bakal dipulangkan ke Tanah Air. "Seperti yang kita sudah ungkapkan sebelumnya. Hanya anak-anak yatim berusia di bawah 10 tahun yang akan dipulangkan. Saat ini mulai didata," katanya di Jakarta, kemarin.

Namun, Mahfud belum bisa memastikan kapan proses pendataan tuntas. Di samping itu pemerintah juga menyiapkan pola penangan anak-anak pascakembalinya mereka ke Tanah Air. "Termasuk mencari keluarganya," pungkasnya.

Senada dengan Mahfud, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku melakukan assement dan memperbaharui data anak yatim eks IS dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Densus, dan Polri.

"BNPT yang berkoordinasi, tiap hari ada proses update data tiap hari," ucapnya di DPR, kemarin.

Saat ditanya, kapan target pemulangan anak eks IS, Yasonna mengaku pemerintah akan berusaha secepatnya. "Kalau bisakan segera, tapi ini kan eks IS. di sana kan tidak mudah kondisinya. Makanya kita terus melakukan kerja sama dengan pemerintahaan yang ada maupun dengan pemerintah Turki dan komunitas internasional," tukasnya. (Che/Rif/Medcom/P-5)

BERITA TERKAIT