25 February 2020, 23:46 WIB

LHKPN KPK Jadi Rujukan Lembaga Antikorupsi Malaysia


Dhika kusuma winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan lembaga antikorupsi Malaysia yakni Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) dan Malaysian Administrative Modernisation and Management Planning Unit (MAMPU). Kedua lembaga tersebut datang untuk belajar mengenai pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Indonesia sebagai upaya pencegahan korupsi.

Pelaksana Tugas Deputi Informasi dan Data KPK Heri Muryanto mengatakan pelaporan harta yang dibangun KPK sudah berjalan secara daring yang dibangun Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN dan Direktorat Informasi dan Data. Sistem tersebut terbangun dengan mengintegrasikan berbagai data dari berbagai pihak untuk memudahkan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan hartanya.

"Kami berharap melalui kegiatan berbagi pengalaman ini menjadi semangat pengembangan sistem pelaporan harta bagi kedua belah pihak demi tercapainya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi baik di Malaysia maupun di Indonesia," ujar Heri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2).

Heri menambahkan KPK saat ini menjadi rujukan negara-negara di kawasan regional karena dinilai sebagai salah satu lembaga antikorupsi yang memiliki praktik baik (best practice) dalam kegiatan pendaftaran dan pengelolaan LHKPN.

Adapun anggota delegasi dari MACC dan MAMPU yang bertandang ke KPK terdiri dari yakni Deputy Chief Commissioner for Prevention MACC Dato Shamshun Baharin bin Mohd Jamil, Assistant Commissioner Record Management and Information Technology Division MACC Puan Farah Najwa Binti Abdul Aziz, Director MAMPU Tuan Hussin bin Abu Bakar, dan Senior Assistant Director MAMPU Puan Azlina binti Abd Hamid.

Dato Shamshun Baharin menyampaikan Malaysia saat ini tidak memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur terkait pelaporan harta pejabat sehingga belum berjalan secara efektif.

Menurutnya, terkait LHKPN yang saat ini berlaku ialah arahan kabinet yang mewajibkan seluruh anggota parlemen kerajaan, perdana menteri, seluruh menteri kabinet dan unsur-unsur politik melaporkan hartanya.

"Tujuan kami ke sini untuk berkongsi pengalaman mengenai pelaporan harta, karena KPK sudah terlebih dahulu menjalankannya." jelasnya.

Saat ini, Malaysia tengah menyusun rancangan undang-undang baru mengenai pelaporan harta kekayaan untuk pejabat publik. Kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk mempelajari mengenai pengelolaan sistem LHKPN di Indonesia, khususnya pelaporan berbasis pada sistem daring sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan UU tersebut.

MACC merupakan salah satu mitra strategis KPK dan telah memiliki hubungan kerja sama yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) ASEAN-PAC pada 2004 dan MoU bilateral yang ditandatangani pada 2013. (OL-8)

BERITA TERKAIT