26 February 2020, 07:10 WIB

DPR Hentikan Seleksi Dirut TVRI


(Ifa/BY/H-3) | Humaniora

KOMISI I DPR-RI memutuskan untuk menghentikan sementara proses seleksi direktur utama (Dirut) TVRI hingga proses politik selesai. Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I dan Dewan Pengawas (Dewas) TVRI di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi I dari fraksi NasDem Muhammad Farhan menuturkan, penghentian proses menimbang fakta bahwa proses politik antara Dewas dan Komisi I sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan kerja dari LPP TVRI belum selesai.

"Apalagi dengan adanya rencana seleksi untuk para calon dirut ini. Jadi karena belum disetujui semuanya ya jangan main rekrut aja dong. Bahasa sederhananya begitulah kira-kira," ungkap Farhan saat di-hubungi Media Indonesia, Selasa (25/2).

Oleh karena itu, lanjutnya, RDP hari ini merupakan follow up dari rapat internal Komisi I untuk 'memaksa' dewan pengawas menjalani proses politik terlebih dahulu sebelum pengambilan keputusan pemecatan direktur utama.

"Tujuan utama kita adalah bukan untuk membela seseorang, melainkan kita ingin menegaskan kembali fungsi pengawasan dan juga proses politik yang sebetulnya harus dijalani Dewan Pengawas LPP TVRI sebelum mengambil tindakan-tindakan yang sangat strategis," imbuh Farhan.

Kisruh ini, kata Farhan, juga sudah menjadi perhatian pemerintah. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara telah memanggil perwakilan sembilan fraksi di Komisi I untuk mempertanyakan tentang keputusan dewan pengawas tersebut.

Kesimpulan lain dari RDP tersebut ialah Dewas dan DPR-RI akan menunggu hasil audit kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menentukan langkah berikutnya. "Berdasarkan nanti dari laporan audit kinerja BPK, kita akan bisa melihat apakah memang keputusan yang sudah diambil oleh dewas dalam hal pemecatan dirut ini memenuhi dasar yang kuat," kata Farhan.

Ketua Komisi I DPR-RI Meutya Hafid mengatakan, Komisi I DPR-RI akan menggelar RDP dengan Dewas untuk membahas alokasi anggaran. "Kita juga jadwalkan RDP dengan Kementerian Keuangan untuk membahas alokasi anggaran LPP TVRI untuk mewujudkan realisasi tunjangan kinerja karyawan LPP TVRI," ujar Meutya. (Ifa/BY/H-3)

BERITA TERKAIT