26 February 2020, 06:50 WIB

Komunikasi di Kemendikbud Mandeg


Syarief Oebaidillah | Humaniora

MENAPAKI bulan ke empat sejak pelantikan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 di Istana Negara, Kementerian Pendidikan dan Ke-budayaan (Kemendikbud) dinilai belum berhasil membangun komunikasi yang baik di tingkat internal juga dengan kalangan pemerintah daerah guna berkolaborasi menjalankan program strategis pendidikan nasional.

"Masalah banyaknya pejabat menjadi Plt di Kemendikbud problem utamanya ialah komunikasi. Dari curhatan para pejabat Kemendikbud sejauh ini belum ada arahan yang jelas bagaimana desain manajemen SDM Kemendikbud. Ini yang membuat semangat karyawan kementerian jatuh dan pastinya akan berdampak pada pelayanan pendidikan," kata pemerhati pendidikan Indra Charismiadji, kemarin.

Indra dimintai komentar terkait merosotnya pelayanan pendidikan di tingkat pusat. Diberitakan sebe-lumnya, pengamat pendidikan Doni Koesuma menilai banyaknya Plt di Kemendikbud bisa merugikan pelayanan pendidikan.

"Kebetulan saya di Flores NTT saat ini. Semua kebingungan tentang kebijakan Mas Nadiem mau ke mana arahnya. Lagi pula pejabat Kemendikbud sekarang tidak ada yang bergerak karena takut salah. Kondisi ini seperti antiklimaks dengan program Merdeka Belajar yang tengah digaungkan," tegas Indra via sambungan telepon.

Begitupun saat Indra berkunjung ke sejumlah daerah menyatakan hal senada. "Saya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Utara, sama saja mereka banyak yang bingung. Mereka enggak tahu mesti ngapain karena pejabat Kemendikbud saat ditanya juga menjawabnya karena sebagai Plt belum ada arahan," ujarnya.

Dari keluhan dan fakta di lapang-an tersebut, Indra meyakini saat ini terjadi komunikasi yang terputus. "Saya yakin terputus karena dari Mas Menteri ke bawahannya saja terputus," cetusnya.

Dengan banyaknya kebingung-an di daerah yang dikunjungi, Indra menilai kegiatan seperti Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) yang setiap tahun digelar Kemendikbud sebaiknya dilaksanakan kembali. "Justru dengan Rembuknas dapat menjadi tempat komunikasi dan menjalin kolaborasi dengan seluruh pemda dalam membangun pendidikan. Sekarang terasa jalan sendiri-sendiri."

Dalam menyinggung 'gerbong' Nadiem yang dibawa di kemente-riannya, Indra menilai hal itu wewenang Mendikbud. "Nanti kan yang harus mempertanggung-jawabkan hasil kerja kepada bangsa ialah Mendikbud sendiri."

Demotivasi

Suasana jumud tersebut dibenarkan kalangan internal di kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta. "Ya memang sedang terjadi reorganisasi yang belum stabil dan waktunya terlalu lama. Terasa terjadi demotivasi para karyawan Kemendikbud," kata seorang sumber yang enggan disebut namanya.

Diakui banyaknya Plt pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kemendikbud salah satu penyebabnya. "Bayangkan ketika mereka sedang bersemangat bekerja lalu di Plt kan dan harus mengikuti seleksi ulang lagi yang hingga kini belum ada kepastiannya, maka memengaruhi psikologis mereka," tukasnya.

Sejumlah pejabat Kemendikbud yang dihubungi untuk dikonfirmasi belum merespons. Di antaranya, Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Girsang juga menolak berkomentar. "Saya tidak dapat memberi komentar karena bukan tugas saya," tukasnya. (H-1)

BERITA TERKAIT