25 February 2020, 19:54 WIB

Pemerintah Siapkan Inpres Baru untuk Papua, Fokus Pembangunan


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MENTERI Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan instrumen hukum untuk penanganan Papua yang lebih komprehensif.

"Tadi menyiapkan satu instrumen hukum menyiapkan sebuah Inpres (Instruksi Presiden) penanganan Papua yang lebih komprehensif," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam Jakarta (25/1).

Mahfud juga menyampaikan instrumen hukum tersebut adalah pembaruan Inpres No. 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Masa berlaku Inpres itu, disebutnya, sudah habis, sehingga perlu diperbarui.

"Inpres 9/2017 itu sudah berakhir Masa berlakunya, mau diperbarui sekaligus yang di sini disambung. Cuma menyambung saja, menyambung fungsi, sehingga koordinasinya lebih menyatu dan lebih terarah," sambungnya.

Menurutnya, selama ini pemerintah memang sudah memberi perhatian pada Papua, namun masih terkesan tidak padu.

"Soal Papua kan harus diselesaikan secara serius dan terpadu. Selama ini sudah serius dan terpadu, tapi unit organisasinya terpisah," tegas Mahfud.

Mahfud menambahkan selama ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) mengurusi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sedangkan Kemenpolhukam mengurus masalah pertahanan dan keamanan. Nantinya Inpres tersebut bakal memadukan penanganan masalah Papua dibawah koordinasi Bapenas.

"Agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando sehingga nanti penyelesaiannya komprehensif. Tidak terkesan bahwa ini pendekatan keamanan, pendekatan militer. Semua dibawah kendali satu otoritas tim yang dikomandoi oleh ketua Bapenas. Itu rancangan Inpres-nya," tegasnya

Menurutnya, Inpres tersebut akan memadukan penanganan masalah Papua agar lebih terpadu mengingat anggaran pembangunan Papua yang luar biasa besar.

"Untuk Papua itu anggaran pembangunan luar biasa tetapi terasa setiap sektor jalan yang satu disini satu di sana, sehingga gak terpadu. Sekarang lebih dipadukan sehingga terlihat bekasnya. Itulah rencana pembaruan Inpres itu," pungkasnya.(OL-4)

BERITA TERKAIT