25 February 2020, 13:24 WIB

Wapres Sebut NPWP Cederai Pemilu. Ini Maksudnya


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu di negeri Indonesia mengalami tantangan. Tantangan yang kerap muncul ialah potensi kerawanan seperti konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh karena itu, ia berpesan agar pemilu tidak menjadi sumber perpecahan dan melahirkan permusuhan.

"Saya sering mengatakan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang harus dihormati. bahkan perbedaan agama juga kita tidak boleh saling bermusuhan," ujarnya saat menghadiri Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Jakarta, Selasa (25/2).

Wapres menyampaikan meskipun pilihan partai, kepala daerah, dan calon presiden berbeda, hal itu seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan dalam proses pemilu sepanjang hal itu dilakukan dengan jujur. 

Proses pemilu, terang Wapres, kerap kali dicederai dengan ujaran kebencian antarpendukung calon, hoaks atau informasi tidak benar di antara para calon yang berkontestasi, serta adanya politik uang.

"Atau bahasa anak muda sekarang NPWP (Nomor Piro Wani Piro/Nomor berapa, dibayar berapa)," kelakarnya.

Karena tidak mampu bersaing secara sehat, imbuh Wapres, politik dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), juga sering dijadikan bahan untuk memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah. 

Guna meminimalisasi risiko potensi kerawanan yang memicu munculnya konflik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dapat dijadikan salah satu instrumen penting untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan pemilu. Ma'ruf mengatakan penyelenggara pemilu dapat menggunakan IKP untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang terjadi.

"Indeks ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengukur potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 bagi Bawaslu maupun pihak lain yang berkepentingan," ujar Wapres.

Melalui IKP, Bawaslu telah memetakan dimensi-dimensi kerawanan pelaksanaan pemilu, diantaranya problematika ketidaknetralan ASN. 

Mengutip data Bawaslu, Wapres mengatakan potensi itu ada di 167 daerah yang kepala daerahnya mencalonkan diri kembali dalam pemilan. Lalu ada potensi kerawanan pada daftar pemilih ganda di 179 daerah dan masalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan di 133 daerah serta rendahnya partisipasi masyarakat.

Indonesia, kata Wapres, merupakan negara demokrasi terbesar di dunia sleain Amerika Serikat dan India. Wajah demokrasi di Indonesia dapat terlihat dari suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota. 

Pada 2019, menurutnya Indonesia sukses menyelenggarakan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kesuksesan pesta demokrasi tersebut, tuturnya, menciptakan optimisme penyelenggaraan pemilu pilkada serentak pada 2020 di 270 daerah, yakni 9 Provinsi, 27 kota, dan 224 kabupaten.

"Pemilu tentunya akan menghasilkan pihak yang menang dan kalah. Hal yang penting bagaimana memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara ke depannya, menciptakan pemilu yang kondusif, akan melahirkan pemimpin yang demokratis, jujur, dan berpihak pada kepentingan rakyat," ucapnya.

Wapres mengapresiasi Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, serta media massa, yang telah bahu-membahu menyukseskan perhelatan besar pesta demokrasi demi menyejahterakan rakyat dan memajukan negara. (X-15)

BERITA TERKAIT