25 February 2020, 13:01 WIB

Bawaslu: Kabupaten Manokwari Paling Rawan di Pilkada 2020


Deden Muhamad Rojani | Politik dan Hukum

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020. Dalam catatan IKP tersebut Kabupaten Manokwari, Papua Barat tercatat sebagai daerah dengan indeks kerawanan paling tinggi dibanding daerah lain.

“Pada pemetaan potensi kerawanan pilkada Kabupaten/Kota, Kabupaten Manokwari, Papua Barat adalah daerah dengan skor dan level tertinggi kerawanan pilkada dengan skor 80,89,” ungkap Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Selasa (25/2) saat peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu oleh Bawaslu RI di Jakarta.

Afif menjelaskan indikator yang menjadikan Kabupaten Manokwari berada di level tertinggi kerawanan pilkada adalah dimensi konteks sosial politik, seperti relasi kuasa di tingkat lokal, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara dan situasi keamanan.

“Dimensi sosial politik Manokwari nomor satu dengan indikator-indikator di dalamnya, seperti tidak netralnya ASN, pemberian uang atau barang dan lain-lain,” tuturnya.

Afif mengatakan, selain Manokwari ada 4 daerah lain dengan skor indeks kerawanan tertinggi, yaitu Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dengan skor 80,89, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan skor 78,01, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dengan skor 74,94, dan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan skor 72,48.

“Dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi,” jelas Afif.

Menurut Afif angka-angka yang dipakai Bawaslu untuk mengukur indeks kerawanan pemilu diambil dari pengukuran atas empat dimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Empat dimensi tersebut adalah dimensi konteks sosial dan politik, dimensi pemilu yang bebas dan adil, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi.

“Oleh karena itu, dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan,” tutupnya. (X15)

BERITA TERKAIT