25 February 2020, 06:20 WIB

Naik Kelas, Indonesia Tetap Bisa Nikmati GSP


MI | Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia tak perlu khawatir atas keputusan Amerika Serikat (AS) yang mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang.

Pasalnya, keputusan itu tak akan menghilangkan fasilitas keringanan bea masuk impor atau skema generalized system of preferences (GSP) yang selama ini diberikan kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Kalau dilihat dari pengumumannya, itu lebih ke countervailing duty (CVD) dan itu sangat spesifi k untuk CVD. CVD ini berbeda dengan GSP, tidak ada hubungannya itu sama sekali,” jelas Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikannya menyikapi keputusan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) yang mengeluarkan
Indonesia dari status negara berkembang pada Minggu (23/2). Dengan keputusan itu, Indonesia disebut sudah naik kelas jadi negara maju.

Sri Mulyani mengatakan pencoretan Indonesia dari daftar negara berkembang itu hanya berpengaruh pada lima sektor komoditas dan tidak berpengaruh
banyak pada perdagangan Indonesia. Terlebih dalam beberapa tahun ke belakang, Indonesia telah masuk sebagai negara berpendapatan menengah.

“Jadi, ya memang harus terus meningkatkan competitiveness kita saja. Saya rasa dan harap keputusan AS itu hanya spesifik mengenai CVD. GSP masih belum ditetapkan, dan tentu kita juga akan lihat dari sisi industri untuk semakin kompetitif,” pungkas Sri Mulyani.

CVD merupakan bea yang dibebankan pemerintah atau negara pengimpor guna menyeimbangkan harga produk yang sama dari produsen dalam negeri. Tujuan CVD juga untuk menyeimbangkan harga produk asing berdasarkan subsidi ekspor yang mereka peroleh dari negara asal. (Mir/E-2)

 

 

BERITA TERKAIT