24 February 2020, 22:55 WIB

Mendagri Minta Pelayanan Publik Pemerintah Bebas Amplop Sogok


Abdillah Muhammad Marzuqi | Politik dan Hukum

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian, membuka resmi Rakornas BPDSM (Badan Penembangan Sumber Daya Manusia) Kemendagri, di Jakarta (24/02).

Mendagri, dalam sambutannya, sempat menyinggung masih tingginya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintahan. Ia mencontohkan masih ada anggapan miring masyarakat terhadap aparat pemerintah yang dipandang lamban, sering tidak disiplin, condong mempersulit ketimbang mempermudah urusan pelayanan ke masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri ingin BPSDM terlibat aktif dalam merubah mental aparatur sipil negara (ASN).

"Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah mental ASN di bidang pemerintahan kita. Agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat harus juga difokuskan ke peningkatan integritas mental aparatur pemerintah sehingga, misalnya, ‘budaya amplop’ yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perijinan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.

Rakornas tersebut dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Acara tersebut juga turut dihadiri perwakilan dari Kementerian dan Lembaga lain seperti Kepala BKKBN, BPIP dan Kementerian PAN-RB.

Menurut Mendagri, BPSDM punya peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“BPSDM ini memiliki peran penting di dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di Pusat maupun Daerah. Dari jaman Orde Baru hingga sekarang BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia,” kata Mendagri.

Mendagri meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Karenanya, saya meminta agar BPSDM selalu memutakhirkan kurikulum diklatnya agar sesuai dengan perkembangan dinamis lingkungan fungsi pemerintahan, juga para pengajarnya harus selalu diupgrade. Diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat,” lanjut Mendagri.

Mendagri juga meminta pendidikan dan latihan yang dilaksanakan di BPSDM dapat turut serta mengembangkan integritas aparatur.

“Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," tegasnya. (OL-8)

BERITA TERKAIT