25 February 2020, 01:45 WIB

Pengurus KPU Sumut Mulai Diperiksa


MI | Nusantara

DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap 11 pengurus KPU Sumatera Utara (Sumut). Sidang pemeriksaan itu terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020.

“Sidang digelar Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Sumut, Kota Medan,” kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dalam keterangan resmi, kemarin. Adapun pihak pengadu ialah Tunggul Sihombing dan Lasinur H Sidabutar yang memberikan kuasa kepada Pranoto, M Akbar Siregar dan Khaidir Ali Lubis.

Mereka mengadukan Ketua KPU Sumut, Herdensi Adnin dan enam komisioner lainnya, yaitu Mulia Banuera, Benget M Silitonga, Syafrizal Syah, Ira Wartati, Yulhasni dan Batara Manurung, sebagai teradu I sampai VII.

Selain itu, pihak pengadu juga melaporkan Kartinawati Harahap, Maruli Pasaribu, Harry Dharma Putra dan Mariska Irsanya Nasution, masing-masing sebagai Plt Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Operator SILON KPU Sumut, sebagai teradu VIII sampai XI.

Menurut pengadu, para teradu diduga tidak taat terhadap asas dan prinsip penyelenggara pemilu karena tidak teliti dan tidak cermat dalam memverifikasi kelengkapan administrasi berkas bakal calon legislatif anggota DPRD Sumut.

Terpisah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat Kabupaten di Provinsi Bangka Belitung (Babel), Bawaslu setempat akan membentuk desa sadar pengawas.  

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Babel, Andi Budi Yulianto mengatakan, desa sadar pengawasan mempunyai dua manfaat. Manfaat yang dimaksud antara lain masyarakat dapat terlibat secara aktif mengawasi Pilkada untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

“Kita ingin melibatkan masyarakat agar Bawaslu lebih memperhatikan akar rumput, sehingga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa tujuan formilnya. Selama inikan Panwascam dan Pengawas Desa Kelurahan hanya sebagai pelaksana teknis pengawasan, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa,” tukas Andi. (YP/RF/N-3)

BERITA TERKAIT