24 February 2020, 18:46 WIB

Buntut "Berenang Bisa Hamil", Muncul Petisi Pembekuan KPAI


Akhmad Mustain | Humaniora

BUNTUT dari kehebohan yang ditimbulkan oleh Siti Hikmawati, tagar #PecatSittiHikmawatty pun menggema di dunia daring dan media sosial. Di twitter malah sempat menjadi trending. Bahkan muncul petisi dukungan untuk membekukan KPAI.

Pengumpulan tanda tangan untuk petisi tersebut dimuat dalam situs Charge.org yang diinisiasi oleh Founder Komunitas Suara Profesional dan Relawan Tangguh untuk Negeri (SPARTAN) Nusantara, Aven Jaman.

Jaman menjelaskan petisi pembekuan KPAI tersebut karena belum adanya dasar hukum untuk memecat Siti Hikmawati secara langsung oleh Presiden. Karena menurut Peraturan Presiden (PP) No 61 Tahun 2016 tentang KPAI Pasal 23 berbunyi bahwa Ketua, Wakil Ketua, Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
b. melanggar kode etik KPAI.

"Melanggar Kode Etik kata ayat b Pasal 23. Bagaimana bisa menyebut Sitti melanggar Kode Etik jika Kode Etiknya tak ada? Bahkan tidak cuma itu, Dewan Etiknya saja belum terbentuk. Faktanya, Dewan Etik KPAI belum terbentuk sampai detik ini," ujarnya.

Untuk itulah, lanjut Jaman, petisi ini dibuat untuk mendesak Presiden Jokowi membekukan dulu KPAI sementara waktu sampai Dewan Etik KPAI terbentuk.(OL-4)

BERITA TERKAIT