24 February 2020, 16:59 WIB

Pemerintah Akan Gelar Roadshow RUU Cipta Kerja


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

SEKRETARIS Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, pemerintah akan segera melakukan roadshow Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia menyebutkan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan substansi materi RUU dengan skema Omnibus Law itu. Presiden Joko Widodo disebutnya juga turut serta dalam sosialisasi tersebut

"Rencananya minggu ini kami akan menyerapn aspirasi dari 18 kota prioritas di seluruh Indonesia. Bapak presiden sendiri telah mengatakan akan ikut di 5 kota," kata Susi saat memberi pidato pembuka dalam Economic Forum bertajuk 'Omnibus Law dan Transformasi Percepatan Ekonomi' yang digelar oleh IDX Channel, Senin, Jakarta, (24/2).

Langkah itu diambil sebagai wujud pelibatan seluruh pihak dan transparansi pemerintah dalam membuat kebijakan. Momen pelibatan seluruh pihak itu, lanjutnya, menjadi kesempatan agar DPR dapat menampung semua aspirasi dalam pembahasan.

31 menteri yang ikut dalam merumuskan RUU Cipta Kerja juga telah diminta oleh Jokowi untuk menyerap semua masukkan. Pun demikian dengan DPR, parlemen disinyalir akan mengajak seluruh stakeholder untuk ikut dalam pembahasan produk hukum sapu jagat itu.

"Jadi semua betul-betul terbuka, kita bahas sama-sama. Namun dalam prosesnya ini agak berbeda dengan beberapa pembahasan, karena begitu besarnya UU yang terdampak, cakupan seluruh sektor yang ada di situ sehingga pasti ada upaya yang lebih terstruktur dalam menyerap aspirasi. Mudah mudahan kita sepakat dg teman teman parlemen untuk mendorong dalam mempercepat proses ini," jelas Susi.

Namun Susi belum menyebutkan lebih rinci kota mana saja yang lebih dulu akan dikunjungi pemerintah. Akan tetapi, wilayah dengan subyek yang diatur dalam RUU terbanyak akan didahulukan.

"Nanti kita lihat yang stakeholdernya paling banyak di sana, jumlah industri, jumlah pekerja, dari sisi investasi dan sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, meski respon masyarakat beragam atas RUU Cipta Kerja, pemerintah tetap mengapresiasi hal itu. Pasalnya dengan masifnya respon yang diberikan oleh masyarakat dapat dijadikan masukkan dan bahan pertimbangan pengambil kebijakan.

"Kami juga harus mengatur cara menampung dan merecord jadi harus lebih terstruktur sehingga nanti kami fokus karena pembahasannya kan cepat. Bapak presiden memerintahkan ini secepatcepatnya karena kami tidak ingin kehilangan momentum globalnya seperti ini," pungkas Susi. (OL-4)

BERITA TERKAIT