23 February 2020, 22:55 WIB

KPK Dapat Cegah Transaksional Pemilihan Wagub


MI | Megapolitan

PEREBUTAN kursi DKI 2 antara Nurmansjah Lubis dari PKS versus politisi Gerindra, Ahmad Riza Patria, akan diwarnai dengan politik uang.

Keyakinan itu tergambar dari hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) terhadap warga Jakarta. Sebesar 68% responden mengkhawatirkan terjadi politik uang karena panitia pemilihan merupakan Anggota DPRD DKI dengan sistem voting tertutup.

Peneliti LKSP Hafidz Muftysani menyebut 68% warga menyatakan akan ada transaksional. “Sebanyak 24% responden mengaku resah dengan politik transaksional, sedangkan 8% ragu-ragu. Ada trauma masa lalu (orde baru) dalam pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD. Ini catatan besar untuk teman-teman DPRD,” cetusnya, Sabtu (22/2).

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menyikapi kerawanan politik transaksional dengan menyertakan KPK serta LSM anti korupsi secara resmi dalam pemilihan wagub DKI.

“Bisa saja Ketua DPRD atau Ketua Panitia Pemilihan mengundang resmi KPK dan ICW untuk mengawal. Apakah berani?” tantangnya.

Pengusung kedua kandidat tidak takut dengan keterlibatan KPK dalam pemilihan wagub DKI. Anggota DPRD DKI Dani Anwar mendukung saran Ubedilah. “Ya memang sebaiknya KPK ikut mengawasi jalannya pemilihan wagub DKI,” tutur politiswi PKS tersebut.

Partai Gerindra tidak kalah sengit menanggapi tantangan agar pemilihan wagub DKI melibatkan KPK dan LSM anti korupsi. “Kami mendukung KPK turun tangan dalam pemilihan wagub DKI,” tandas Syarif, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra.

Supaya pemilihan netral, Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta menawarkan diri menjadi ketua panitia pemilihan. Penasihat Fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri mengatakan partainya bisa menjadi ketua panitia pemilihan yang adil sebab posisi partainya di tengah.

“Demokrat tidak sedang berkoalisi dengan partai manapun baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami menawarkan menjadi ketua panlih (panitia pemilihan). Ibaratnya kita mau jadi wasit nih. Kita netral,” ujar Misan, Minggu (23/2).

Fraksi Partai Demokrat mengambil posisi ketua panlih karena mengganggap fraksi lain memiliki kepentingan. PDIP selaku pemilik suara terbanyak di DPRD DKI sudah menolak menjadi ketua panlih.
“Sedangkan PKS dan Partai Gerindra berkepentingan atas kandidat mereka. Jadinya tidak bisa jadi ketua panlih,” imbuh Wakil Ketua DPRD DKI itu.


Empat fraksi
 
Saat ini PKS mengklaim akan memenangkan perebutan kursi wagub DKI yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 karena sudah empat fraksi menyatakan mendukung Nurmansjah Lubis. “Dari hasil komunikasi-komunikasi kami, sudah empat fraksi yang sinyalnya positif mau mendukung Bang Ancah (Nurmansjah),” ungkap Dani Anwar.

Ahli tata kota Yayat Supriyatna yang pernah menjadi anggota panel seleksi cawagub DKI mengusulkan kriteria yang paham birokrasi dan paham anggaran yang dipilih menjadi wagub.
“Anggaran DKI luar biasa besar. Harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat Jakarta,” tandasnya.

Sementara Ubedilah Badrun masih mempertanyakan tujuan pemilihan wagub DKI sebenarnya untuk siapa? “Untuk rakyat atau anggota dewan? Kalau untuk rakyat, mengapa rakyat tidak dilibatkan. Sementara anggota dewan sudah mendapat amanat dari pimpinan partai.
Apakah bisa anggota dewan tetap memilih dengan hati nurani demi kepentingan Jakarta,” tanya Ubedilah. (Put/J-2)

BERITA TERKAIT