22 February 2020, 06:15 WIB

Masalah Hak Asuh Anak Catatan untuk RUU Ketahanan Keluarga


Seto Mulyadi Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma | Opini

RANCANGAN Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga (sebutlah RUU Nalar) telah menjadi bahan diskusi masyarakat. Setiap rancangan tentu mengandung plus dan minus.

Langkah mundur

Saya memberikan catatan khusus pada Pasal 80 ayat 1 RUU Nalar. Bunyi pasal tersebut, "Penyelesaian hak asuh (anak) dalam hal putusan pengadilan menyatakan orangtua bercerai, maka hak asuh diprioritaskan diberikan kepada Ibu."

Pemberian prioritas hak asuh kepada ibu, sebagaimana dimuat pada pasal tersebut, dapat dipandang sebagai langkah mundur. Secara historis, penentuan hak asuh didasarkan pada perjalanan tiga doktrin. Doktrin pertama, anak diposisikan sebagai barang kepemilikan (child as property). Pada masa berlakunya doktrin tersebut, laki-laki ialah satu-satunya jenis kelamin yang memiliki kekuasaan untuk memiliki. Lelaki berhak penuh atas kepemilikan suatu objek. Karena anak diposisikan sebagai objek yang dapat dimiliki, maka dalam situasi perceraian dan ketika terjadi perebutan hak asuh, (hampir) selalu ayah alias lelaki yang akan mendapat hak asuh atas anaknya.

Masa berganti. Doktrin penentuan hak asuh pun terkoreksi. Seiring dengan berkecamuknya perang di muka Bumi, para lelaki diterjunkan sebagai tentara ke medan laga. Sebagian lelaki pulang dengan selamat. Namun, sebagian lainnya pulang dalam keadaan cedera parah, bahkan cacat. Tidak sedikit pula yang sebatas pulang tinggal nama.

Ilmuwan dan para praktisi dari institusi terkait terpicu untuk berpikir ulang: apabila anak korban perceraian by default diserahkan kepada ayah, padahal ayah (lelaki) menunaikan kewajiban negara, risiko terjadinya penelantaran anak akan meningkat. Karena itulah, pada sisi yang sama, anak-anak pun dipandang sebagai sosok yang rentan terhadap berbagai hal yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak.

Sebagai konsekuensinya, hak asuh beralih ke ibu. Ibu, apalagi karena ayah sedang menyongsong risiko di kancah peperangan, dinilai sebagai satu-satunya pihak yang pantas mengasuh anak sekaligus menutupi segala kerapuhan pada diri anak. Doktrin kedua ini dinamai tender years.

Baik doktrin child as property maupun doktrin tender years, keduanya berimplikasi bahwa hak asuh anak korban perceraian seolah harus diserahkan ke salah satu orangtua saja. Kalau tidak ke ayah, anak diberikan ke ibu.

Imbasnya, dalam sesi-sesi penentuan hak asuh anak, berlangsung proses tanya-jawab yang sesungguhnya sangat keji dan bertentangan dengan kodrat anak. Anak ditanya, "Nak, kau ingin diasuh oleh ayahmu atau oleh ibumu?" Kata 'atau' dan tidak diajukannya opsi 'dan' menempatkan anak sebagai pihak yang seolah ikut dalam konflik kedua orangtuanya dan harus berpihak pada salah satu saja. Padahal, umumnya, anak tentu ingin diasuh keduanya, yaitu ayah dan ibu, bukan salah satu dari mereka.

Zaman terus berjalan. Terbit doktrin ketiga, yakni kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of child). Doktrin ini, berlaku sampai saat ini, menjadi kata kunci mutlak dalam setiap pola pikir, pola kerja, dan regulasi terkait dengan urusan anak. 'Kepentingan terbaik bagi anak' juga tercantum eksplisit dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak. Berpijak pada doktrin ini, anak berada di titik sentral yang harus terus-menerus didahulukan pemenuhan kepentingannya, mendahului kepentingan pihak lain siapa pun itu.

Akibat doktrin the best interests of child, ketika terjadi perceraian, hak asuh tidak serta-merta diserahkan ke salah satu orangtuanya. Secara ideal, doktrin ini mengharuskan adanya penakaran terhadap kondisi anak secara menyeluruh, baru kemudian ditentukan siapa gerangan pihak yang paling kompeten untuk mengasuhnya. Mengasuh dalam pengertian paling mampu memenuhi kepentingan terbaik anak bersangkutan.

Dampak berikutnya doktrin ketiga, hak asuh tidak lagi harus diputuskan sebagai hak asuh tunggal. Hak asuh dapat diberikan kepada kedua orangtua secara sekaligus sebagai hak asuh bersama. Tidak ada salah satu orangtua yang diperlakukan lebih eksklusif daripada orangtua yang satunya lagi. Bahkan, jika kedua orangtua dianggap tidak cukup kompeten, pada titik ekstrem bisa saja hak asuh diamanatkan kepada pihak lain.

Ini, sekali lagi, ditentukan berdasarkan pertimbangan tentang pihak mana yang paling memiliki sumber daya dan kecakapan untuk mengasuh anak. Kemungkinan penyerahan hak asuh ke pihak selain orangtua, tak pelak menyajikan gambaran nyata yang cukup getir bahwa orangtua biologis tidak otomatis mampu menjadi orangtua efektif.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa substansi Pasal 80 RUU Nalar masih berpijak pada doktrin zaman baheula. Pasal tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, khususnya karena UU tersebut eksplisit menyebut anak berhak diasuh kedua orangtuanya.

Memunculkan bias

Apabila diberlakukan Pasal 80 RUU Nalar, sangat mungkin memunculkan bias dalam pemikiran dan kerja otoritas yang berwenang membuat keputusan tentang hak asuh anak korban perceraian sehingga dikhawatirkan mengurangi fokus perhatian pada kondisi anak yang sesungguhnya. Namun, lebih

'berdisiplin' untuk langsung menjadikan teks Pasal 80 RUU Nalar sebagai bunyi putusan mengenai hak asuh anak korban perceraian.

Sungguh pahit apabila Pasal 80 RUU Nalar justru berkontribusi bagi kegagalan otoritas terkait dalam menyusun keputusan tentang hak asuh anak pascaperceraian orangtuanya.

Semakin berisiko, Pasal 80 RUU Nalar dapat dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak ibu untuk menuding pihak ayah sebagai warga kelas kesekian dalam urusan pengasuhan anak. Empiris, mindset semacam itulah yang menggumpalkan egoisme orangtua saat bertarung memperebutkan hak asuh. Begitu hak asuh diperoleh, secara keliru salah satu orangtua, akses anak untuk berinteraksi dengan orangtuanya yang satu lagi ditutup serapat-rapatnya. Ditambah lagi dengan faktor cuci otak, anak menjadi terasing, bahkan bermusuhan dengan orangtua satunya.

Di LPAI, kami menyebut anak-anak dalam kondisi sedemikian rupa sebagai 'anak yatim' ataupun 'anak piatu', yang kedua orangtua kandungnya sesungguhnya masih ada. Kami memandang ayah dan ibu tidak berkompetisi, tetapi saling melengkapi (kompatibel) aktivitas pengasuhan dengan kompetensi-kompetensi yang mereka miliki satu sama lain.

Akhirnya, saya ingin menitipkan satu dua rangkai frasa yang selalu LPAI sampaikan kepada para orangtua yang bertikai atas hak asuh anak.

Pertama, meskipun perkawinan bisa saja bubar, keluarga harus tetap ada. Keluarga dengan format yang berbeda, demi kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, meskipun status suami dan istri bisa saja pupus, status ayah dan ibu harus tetap lestari. Mereka tidak lagi berada di dalam satu rumah, tapi mereka selalu satu hati dalam urusan pengasuhan, juga demi kepentingan terbaik bagi anak.

Semoga.

BERITA TERKAIT