21 February 2020, 16:46 WIB

Wapres ajak Kepala Daerah Dukung Percepatan Investasi


Emir Chairullah | Politik dan Hukum

WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung program investasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Pasalnya, ungkap Wapres, investasi tersebut bukan hanya memberi manfaat bagi daerah tersebut namun juga untuk kepentingan bersama.

“Membangun pengertian bahwa investasi itu untuk kepentingan nasional. Bukan untuk kepentingan pemerintah pusat atau kepala daerah, namun untuk kepentingan bersama,” kata Wapres Ma’ruf di Istana Wapres, hari ini.

Karena itu, tambah Wapres, seluruh pihak seharusnya bisa mendukung adanya kemudahan berusaha, terutama dalam masalah perizinan. “Ini yang ingin kita bangun. Kita akan coba hambatan-hambatan bisa hilang ke depannya,” ujarnya.

Secara tidak langsung, Wapres mengakui adanya kepala daerah yang tidak mau mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Sementara di sisi lain, pemerintah pusat tidak bisa memberi sanksi apalagi pemberhentian kepada kepala daerah yang membandel.

“Nanti kita beri aturan khusus kepala daerah harus apa melalui peraturan ini. Sehingga harus seperti apa ke dalam perizinan harus seperti apa. Di Omnibus Law kalau yang tidak sesuai langkahnya seperti apa,” pungkasnya.

Sementara itu Pakar Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan, pemerintah pusat saat ini kesulitan mengatur kepala daerah agar mau mengikuti kebijakan nasional strategis yang ditetapkan. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki instrumen koordinasi dan pengawasan untuk mengimplementasikan kebijakannya di daerah.

“Ya wajar saja di era otonomi daerah pada masa Reformasi ini banyak kebijakan nasional di daerah yang tidak jalan. Pemerintah memang tidak punya gigi dan memaksa kepala daerah karena tidak ada instrumen untuk menindaknya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah pusat harus membuat mekanisme baru agar kebijakannya seperti investasi maupun layanan publik bisa diterapkan di daerah. Djohermansyah menyarankan ke pemerintah untuk membentuk kantor perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“Kantor ini terdiri dari personel lintas kementerian yang ditempatkan di daerah untuk mengawasi program nasional. Sebab tidak mungkin presiden atau menteri yang langsung turun ke daerah setiap saat untuk mengurus masalah investasi maupun peningkatan layanan publik,” tegasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT