21 February 2020, 11:21 WIB

Kapal Berbendera Indonesia Akan Lebih Ramai di Laut Natuna Utara


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

Sebanyak 13 kementerian dan lembaga menyepakati kerja sama pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. Langkah ini sebagai bentuk penegasan dalam menjaga kedaulatan dengan memacu kegiatan ekonomi dan kehadiran negara di Natuna.

"Guna menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan ini seluruh instansi keamanan laut mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengamanan. Itu akan dilakukan mulai dari kegiatan lintas laut dan pengamanan kegiatan penangkapan ikan di laut Natuna Utara hingga kegiatan membawanya ke sentra kelautan dan perikanan terpadu Selat Lampa," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia saat memberikan sambutan pada penandatanganan kesepakatan bersama tentang koordinasi pengawasan, pengamanan dan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara, di kantor Bakamla, Jakarta, Jumat (21/2).

Menurut Aan, kegiatan pengamanan aktivitas nelayan di perairan Natuna Utara itu sesuai perencanaan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta lembaga dan kementerian terkait. Tujuannya untuk meningkatkan keamanan serta aktivitas pemanfaatan sumber daya ikan laut Natuna.

Baca juga: Memperkuat Kedaulatan Wilayah di Natuna

Tidak hanya itu, lanjut Aan, kegiatan patroli di perairan yang sempat diarungi kapal berbendera Tiongkok itu akan ditingkatkan. Dengan demikian kehadiran negara akan semakin lekat di wilayah paling utara Indonesia itu berikut usaha pemanfaatan sumber dayanya.

"Ini sebagai bentuk penguasaan secara de facto atas wilayah yurisdiksi Indonesia di laut Natuna Utara," tegasnya.

Menurut Aan, Bakamla bersama 12 kementerian dan institusi lain termasuk asosiasi nelayan akan melaksanakan dua fungsi tersebut. "Kapal ikan yang akan dimobilisasi asosiasi nelayan. Lalu PT Pertamina yang akan bertugas menjaga ketersediaan bahan bakar minyak bagi kapal ikan dan kapal patroli yang beroperasi," terangnya.

Kesepakatan ini, lanjut dia, disusun dengan proses yang sangat singkat karena situasi di perairan Natuna membutuhkan aksi cepat dan perhatian khusus.

"Hal ini menegaskan bahwa seluruh instansi dan masyarakat maritim dapat bekerja sama dan bersinergi untuk melaksanakan tugas negara. Dengan sinergi ini, kapal-kapal berbendera Indonesia akan mendominasi laut Natuna Utara," pungkasnya. (OL-14)

BERITA TERKAIT