21 February 2020, 09:00 WIB

Perempuan masih Sebatas Pelengkap Kuota 30%


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

PARTAI politik (parpol) belum serius dalam upaya melibatkan dan menjaring kader perempuan. Parpol umumnya cenderung melibatkan caleg perempuan hanya sebatas pemenuhan syarat keterwakilan 30% seperti yang disyaratkan aturan perundangan.

"Parpol mencalonkan perempuan tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang. Cenderunga asal-asalan dan tidak punya grand design yang matang," ungkap politikus PPP Lena Maryana Mukti dalam diskusi Kaukus Perempuan Parlemen RI, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Lena mangatakan partai, khususnya di daerah, merekrut caleg perempuan hanya untuk memenuhi syarat untuk bisa menajdi peserta pemilu. Mereka belum serius memperjuangkan agar partai memiliki kader perempuan yang mumpuni.

"Banyak caleg perempuan yang kapok menjadi caleg karena merasa hanya dipakai untuk memenuhi angka 30%. Padahal, biaya politiknya sangat tinggi," ujarnya.

Peneliti Perludem, Heroik Pratama, menilai perempuan hingga kini belum bisa maksimal meraih suara dalam setiap pemilu.

Salah satunya karena keterbatasan sumber dana kampanye dan pengetahuan tentang pemilu.

"Tidak mudah bagi perempuan untuk mencoba masuk ke ranah politik yang cenderung maskulin. Apalagi, dengan pendanaan yang minim," ucap Heroik.

Ia mengatakan, untuk memaksimalkan kehadiran perempuan yang berkualitas di parpol dan perlemen, harus ada keseriusan dalam bentuk dukungan dan pendampingan.

"Harus dibuat aturan agar dialokasikan 30% dari perolehan dana negara pada parpol untuk aktivistas pemberdayaan perempuan di parpol," ujarnya.

Untuk memaksimalkan hal itu, perlu juga dibuat aturan pemberian sanksi bagi parpol yang menolak mengalokasikan dana parpol untuk pemberdayaan kader perempuan. Dengan begitu, kehadiran caleg perempuan tidak hanya sebatas memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan.

Sementara itu, anggota parlemen Inggris periode 2010-2019, Sarah Newton, mengatakan, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan perempuan di suatu negara, harus dimulai, salah satunya, dari pemberdayaan perempuan di parpol.

"Hal itu penting karena peran mereka di parlemen akan bisa berimbas pada berbagai kebijakan terkait perempuan pemberdayaan dan masa depan perempuan secara keseluruhan," sebut Sarah. (Pro/P-3)

BERITA TERKAIT