21 February 2020, 07:20 WIB

Pesan Semiotik Kenduri Kebangsaan


Teuku Kemal Fasya Kepala UPT Kehumasan dan Hubungan Eksternal Universitas Malikussaleh, Lhokseumaw | Opini

TENTU bukan tanpa logika yang kuat ketika akhirnya Yayasan Sukma dan Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR dan DPD RI melaksanakan kegiatan Kenduri Kebangsaan di Aceh pada 22 Februari 2020.

Acara yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Pembina Yayasan Sukma Surya Paloh, dan 11 menteri Kabinet Indonesia Maju itu memilih lokasi di Sekolah Sukma Bangsa Bireuen, satu dari tiga sekolah yang didirikan Media Group pada 2006.

Semangat pendirian Sekolah Sukma Bangsa di Lhokseumawe, Bireuen, dan Pidie saat itu merespons keterpurukan pendidikan Aceh pascatsunami dan konflik yang menderu-deru, serta merobohkan kegemilangan Aceh pada masa lalu.

Padahal, papan sejarah mengukir narasi peradaban Islam pertama di Nusantara terletak di Kesultanan Samudera Pasai (1267-1521).

Demikian pula satu dari lima kerajaan Islam terbesar di dunia pada abad ke-17 ada di Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

 

Pesan normatif

Menurut Ketua Panitia Kenduri Kebangsaan, Teuku Taufiqulhadi, kegiatan ini memiliki pesan normatif untuk memperkuat kembali semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan. Ketiga konsep itu kebetulan mirip dengan kehadiran Nahdlatul Ulama (NU) yang memperkuat nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan.

Identitas keislaman Aceh yang khas semestinya tidak membuat tampak eksklusif dan terlepas dari konstruksi keindonesiaan. Islam Aceh harus memperkuat citra Islam Nusantara.

Kegiatan Kenduri Kebangsaan ini pun seperti memanggil kembali roh kemajuan Aceh di masa lalu, juga potensi untuk mengembangkannya di masa depan.

Makanya, kenduri ini penting untuk merajut kembali semangat berdamai dan bersatu padu.

Memang, situasi enigmatik dialami Aceh pasca-Pilpres 2019. Bersama Sumatra Barat, Aceh menjadi provinsi yang menunjukkan ceruk kekalahan Jokowi cukup dalam pada momen elektoral lalu. Sebanyak 86% warga Bumi Serambi Mekah memilih pasangan Prabowo-Sandi (2.400.746 suara), berbanding dengan Jokowi-Makruf Amin sebanyak 14%  (404.188 suara).

Padahal, selama periode pertama pemerintahannya Jokowi menunjukkan pembelaan kepada Aceh cukup tebal. Aceh dan Papua ialah provinsi yang paling sering dikunjungi Jokowi selama 2014-2019.

Ia mengunjungi dua provinsi paling barat dan timur Indonesia ini sebanyak sembilan kali! Tidak ada satu presiden pun yang pernah mengunjungi dua daerah itu sesering yang Jokowi lakukan, bahkan Soeharto sekalipun.

Pada hari-hari ini, keterpurukan Aceh semakin kompleks. Aceh berada di titik nadir dari ombak kemajuan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatra, yang anehnya memiliki APBD nomor tujuh terbesar se-Indonesia (Rp37,1 triliun). Dengan suntikan anggaran otonomi khusus (Rp8,7 triliun), daya ungkit kesejahteraan belum terjadi.

Di sinilah peran kenduri bersama Jokowi ini menjadi penting.

MI/Hendra Saputra

Siswa Sekolah Sukma Bangsa berlatih menari di panggung utama untuk persiapan tampil dalam Kenduri Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Aceh, kemarin.

 

Pesan semiotik

Yang tak kalah penting ialah melihat pesan semiotik di balik perhelatan ini. Diksi kenduri sendiri sangat dekat dengan aktivitas masyarakat Aceh.

Berasal dari bahasa Gujarat  'khandahar' dan akar sejarah Hinduisme,  tradisi ini kemudian diapropriasi setelah kedatangan Islam pada abad kesembilan (840 M) menjadi momentum dan wacana sosiokultural-religius yang khas Aceh.

Di Aceh dikenal beragam tradisi kenduri, mulai khanduri laot (kenduri laut), khanduri blang (kenduri sebelum turun ke sawah), khanduri gle (tradisi buka lahan di area gunung), hingga yang paling monumental dan bernuansa fiesta, khanduri molod atau kenduri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam tradisi Aceh dilakukan selama empat bulan berturut-turut, dari Rabiul Awal hingga Jumadil Tsani.

Kebetulan perayaan Kenduri Kebangsaan ini masih dalam penanggalan bulan Maulid Nabi. Kenduri di Aceh selalu menjadi makna mempererat silaturahim, bertukar pikiran, dan bergotong royong sesama masyarakat.

Pesan semiotik itulah yang bisa ditempel mengingat Kenduri Kebangsaan di Aceh saat ini. Kehidupan masyarakat yang masih tersegregasi pascapilpres harus segera dihilangkan dalam ingatan.

Demikian pula keterpurukan ekonomi dan pembangunan harus disikapi dengan bekerja lebih keras memajukan Nanggroe. Maju-mundurnya Aceh sangat bergantung pada pola pikir dan mentalitas masyarakat Aceh sendiri, tidak perlu melulu menyalahkan Jakarta.

Kenduri ini menjadi kesempatan melunturkan ego politik dan memperkuat persahabatan di antara kelompok entitas sosial-politik lokal. Harus disadari Aceh tumbuh dari keberagaman budaya, tradisi, keyakinan, bahasa, dan etnik.

Momentum kenduri ini merupakan cara terbaik untuk bermufakat. Dalam pepatah bahasa Aceh disebutkan, ketika kita telah bermufakat, tanah perkuburan  pun bisa digadaikan (miseu ka tameupakat, lampoh jrat ta peugala). Padahal. secara syar'i, hal itu sangat tidak diperbolehkan.

Akan tetapi, demi menegakkan semangat persatuan dan persaudaraan, jalan itu harus ditempuh, dan itu juga inti syariat Islam.

Terakhir, rekonsiliasi harus juga dilakukan dengan Presiden Jokowi agar hati dan pikirannya kembali lekat kepada Aceh. Jangan biarkan ada jarak antara Aceh dan Jokowi, hanya karena serakan politik elektoral lalu.

Biarkan yang buruk terendam menjadi lumpur. Yang kemilau menjadi kristal persatuan dan pembangunan.

BERITA TERKAIT