21 February 2020, 06:20 WIB

Ekspor dan Kesejahteraan Petani


Kuntoro Boga Andri Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian | Opini

PERDAGANGAN internasional memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebuah negara akan diuntungkan jika bisa memiliki neraca perdagangan surplus, yaitu lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor.

Untuk meningkatkan daya saing kita di pasar global, Presiden Joko Widodo berulang kali meminta pada jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membatasi ekspor bahan mentah. Presiden memandang ekspor produk dalam bentuk setengah jadi atau jadi akan memberikan nilai tambah bagi Indonesia.

Maka itu, langkah yang diambil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sudah sangat tepat. Dalam berbagai kesempatan, Menteri SYL meminta transformasi pertanian untuk sesegera mungkin dilaksanakan. Paradigma pertanian berbasis produksi semakin tidak relevan. Sudah saatnya pertanian kita berorientasi pada kesejahteraan petani dan kemakmuran sosial.

Transformasi itu hanya bisa dilakukan jika pola pertanian konvensional yang umumnya berbasis produksi on farm diubah menjadi pertanian off farm. Untuk memperkuat off farm, pengelolaan pertanian tidak bisa lagi menggunakan pola lama dengan perangkat tradisional.

Pertanian model baru ini harus dilakukan dengan memperkuat data serta menggiatkan inovasi, teknologi, dan hasil riset. Transformasi juga tidak mungkin dilakukan secara parsial. Transformasi secara holistik tersebut bisa dilakukan dengan prinsip kolaborasi multi-stakeholders yang berbasis korporasi.

Maka dari itu, dalam kerangka pembangunan pertanian maju, mandiri, dan modern secara perlahan, tapi konsisten pemerintah juga akan mengembangkan produksi pertanian berorientasi ekspor. Langkah tersebut semakin tegap karena saat ini Kementerian Pertanian (Kementan) sudah mencanangkan program Gerakan Tiga kali Ekspor atau disingkat Gratieks.

Dari sisi sasaran, Gratieks memasang target bahwa ekspor pertanian harus meningkat hingga tiga kali lipat. Akan tetapi, prosesnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Atau dalam istilah Pak Menteri, semua jajaran Kementan bersama para kelompok pemangku kepentingan perlu bekerja dengan cara yang tidak biasa.

Gratieks harus menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi sehingga produk pertanian kita layak ekspor.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi pertanian kita. Ekspor hanya bisa dilakukan jika produksi pangan lokal surplus atau melebihi kebutuhan masyarakat.

Peningkatan kapasitas produksi diupayakan dengan menurunkan biaya pertanian menuju pertanian berbiaya rendah dan peningkatan efisiensi, pengembangan, dan penerapan mekanisasi yang dibarengi dengan akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi. Juga, ekspansi pertanian melalui perluasan pemanfaatan lahan dan penyediaan air.

Langkah penting lainnya ialah meningkatkan standar kualitas pertanian kita sehingga bisa diterima oleh mancanegara. Para pelaku usaha tani harus pintar dan cermat membaca kebutuhan pasar luar negeri, termasuk menangkap peluang pasar yang belum terjamah sebelumnya.

Akselerasi ekspor pertanian

Langkah pemerintah untuk meningkatkan ekspor turut disertai dengan komitmen menekan impor. Sungguh menarik jika menyelisik pernyataan Menteri Pertanian setiap kali ditanya tentang kebijakan impor. Syahrul menyebutkan bahwa impor tidak haram, tapi ia memastikan bahwa selama beliau menjabat sebagai Menteri Pertanian, rekomendasi impor tidak akan mudah dikeluarkan. Bahkan, beliau menegaskan bahwa untuk setiap rekomendasi impor yang dikeluarkan, pihaknya akan mempertanyakan tujuan dan manfaatnya bagi rakyat.

Dari pernyataan Syahrul tersebut, kita bisa menangkap akan sulit bagi para importir untuk memasukkan produk-produk pertanian masuk ke wilayah Indonesia. Impor hanya akan dilakukan jika ada kebutuhan mendesak dengan persyaratan ketat.

Komitmen itu tecermin dari positifnya neraca perdagangan pertanian kita, setidaknya sejak Syahrul menjabat sebagai Menteri Pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume dan nilai ekspor produk pertanian selama November-Desember 2019 meningkat masing-masing 8,66% dan 10,90% jika dibandingkan dengan periode November-Desember 2018, yaitu dari 7,73 juta ton menjadi 8,40 juta ton dan dari US$4,67 miliar menjadi US$5,18 miliar.

Pada periode tersebut, surplus neraca perdagangan produk pertanian Indonesia juga meningkat 34,72% jika dibandingkan dengan di 2018, yaitu dari US$1,44 miliar menjadi Rp1,95 miliar.

Kinerja positif tersebut berlanjut pada awal 2020. Di tengah tren penurunan ekspor nasional, sektor pertanian mengalami peningkatan ekspor tertinggi year on year(yoy) ketimbang sektor lainnya. BPS mencatat ekspor pertanian pada Januari 2020 meningkat 4,54% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Peningkatan ekspor dan surplus perdagangan produk pertanian dalam dua bulan terakhir ini tentunya tidak terlepas dari dorongan kuat kepemimpinan Syahrul dalam menggerakkan ekspor dan menekan impor produk pertanian. Kebijakan itu tak semata-mata untuk meningkatkan pemasukan devisa, tapi juga untuk peningkatan kesejahteraan petani. Dengan peningkatan ekspor pertanian, pendapatan para petani pun kita harapkan turut bertambah.

Paradigma baru dalam pembangunan pertanian yang berorientasi pada kesejahteraan petani itu kita harapkan secara kontinu bisa berdampak pada penurunan kemiskinan. Pun, semakin berkurangnya kesenjangan antara kota dan desa. Perhatian besar Presiden Jokowi terhadap petani telah terbukti sejak periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan menurun dan gini rasio sebagai indikator ketimpangan kota dan desa juga semakin mengecil.

Dari sisi tingkat kemiskinan, pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 11,36% (28,17 juta jiwa) dari 248 juta jiwa penduduk Indonesia dan terus berangsur-angsur turun dan menembus angka satu digit (9,82%) pada Maret 2018. Pada Maret 2019, kembali turun menjadi 9,41% (25,14 juta jiwa) dari sekitar 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Pada September 2019, turun lagi menjadi 9,22%.

Dengah menurunnya jumlah penduduk miskin, juga diikuti menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Khususnya, di perdesaan yang ditandai oleh menurunnya indeks rasio Gini.

Pada September 2013, rasio Gini sekitar 0,324 terus menurun dan September 2018 menjadi 0,319. Pada Maret 2019, pemerataan pendapatan di perdesaan kembali membaik yang ditandai oleh menurunnya rasio Gini menjadi 0,317. Pada akhir 2019, ketimpangan pendapatan masyarakat di perdesaan turun kembali dengan rasio Gini sebesar 0,315.

Ke depan, kami harapkan kesejahteraan petani bisa terus meningkat. Sejumlah program sudah siap dijalankan untuk memantapkan langkah petani kita dalam meningkatkan produktivitas pangan. Sebut saja, Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) sebagai bentuk revitalisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan dengan memasifkan penggunaan IT dan alat mesin pertanian modern.

Para penyuluh Kostra Tani berperan melakukan pendampingan sehingga petani lebih berdaya, maju, dan mandiri dalam mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian.

Selain Kostra Tani, pemerintah juga sudah menyiapkan paket pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR). Model pembiayaan KUR ialah petani bisa memiliki modal untuk meningkatkan skala usahanya. Seperti yang dicita-citakan pemerintah, petani tidak lagi bergerak pada skala kecil, tapi meningkat ke skala yang lebih besar, yaitu bidang hulu hingga hilir.

Kami harapkan dengan sinergi dan kolaborasi yang sedang digiatkan pemerintah, ekspor pertanian kita bisa terus menggeliat. Seperti yang diungkap Pak Syahrul, mari lawan impor dengan meningkatkan ekspor.

BERITA TERKAIT