20 February 2020, 21:51 WIB

Kisruh Pelabuhan Marunda, Erick Thohir Tugaskan Deputi Hukum


Faustinus Nua | Ekonomi


Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan telah memberi target 100 hari kerja kepada Deputi Hukum dan Perundang-undangannya yang baru Carlo Brix Tewu.

Salah satu tugas yang harus diselesaikan Carlo dalam 100 hari kerjanya adalah membereskan masalah di perusahaan plat merah termasuk kisruh Pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan perusahaan swasta PT Karya Citra Nusantara (KCN).

"Itu bagian dari tadi deputi hukum sedang me-mapping ada 17 kasus dari BUMN. Dalam proses penyelesaian hukum dari 17 itu, 8 sudah ada jalan keluar," kata Erick usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta (20/2).

Pelabuhan Marunda Harus Rampung

Dijelaskannya, Deputi Hukum yang baru Carlo ditunjuk secara khusus untuk menyelesaikan sejumlah kisruh yang terjadi di tubuh BUMN. Baik masalaha hukum antara perusahaan BUMN dengan BUMN maupun dengan swasta, semuanya akan dipetakan dan menjadi tugas 100 hari pertama deputinya.

"Katanya berkeluarga, katanya bersinergi, kok ribut di bawa ke luar? Nah karena itu program kerja 100 hari Pak Carlo bagaimana menyelesaikan hal ini. Tapi kalau tidak bisa selesaikan di mapping yang mana yang perdata, yang mana pidana dan yang mana harus diputuskan di luar," tegasnya.

Sebelumnya, kisruh hukum antara KCN dan KBN sudah berlangsung cukup lama yakni terkait proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara. Puncaknya, KCN memenangkan kasasi di MA pada akhir September 2019 lalu.

Kendati telah mengantongi putusan MA yang final dan mengikat, KBN ternyata masih ngotot. Terbukti, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) KCN yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (27/12/2019) ternyata menemui jalan buntu. Berikutnya, RUPSLB KCN kembali mengalami jalan buntu pada Kamis (23/1/2020), setelah kedua belah pihak mengajukan penundaan.(Van/E-1)

BERITA TERKAIT