20 February 2020, 13:25 WIB

Sekwan DPRD Mabar Mulai Buka-bukaan Soal Anggaran Dewan


John Lewar | Nusantara

PASKA mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, karena tak tahan permintaan aneh oknum anggota dewan. Kepala Sekretaris DPRD Manggarai Barat Alexsius Saryono berani buka-bukaan soal penggunaan anggaran selama ini.

Menurut dia, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Manggarai Barat (Mabar) di NTT, mendapat dana pokok pikiran (pokir) mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Dana tersebut diperuntukan berbagai kegiatan yang diselipkan disetiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

"Ada 30 anggota DPRD Mabar, seluruhnya sudah menjalani kunjungan kerja.
Anggarannya dibuat secarah glondongan baik kunjungan dalam daerah maupun luar daerah," ungkap Alexsius Saryono, kepada Media Indonesia, Kamis (20/2)

Anggaran tersebut, menurut Alexs, anggaran pokir ini berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2018. Dana tersebut dimasukan dalam APBD dan nantinya dikelolah melalui masing masing dinas.

"Itu anggaran titipan masing masing anggota dewan, bisa dikelolah oleh
pihak ketiga yang diatur oleh mereka sendiri, atau melalui orang yang dipercayakan anggota dewan yang bersangkutan. Dana sebanyak itu nantinya bisa juga di lakukan berupa penunjukan langsung (PL) dalam kegiatan fisik," jelas Alexs.

Rata rata perhari, setiap anggota, ungkap Alexs, dianggarkan dana Rp600ribu, maksimal 5 hari untuk setiap kunjungan kerja. Dalam wilayah NTT Rp1.250.000, luar NTT Rp1,5 juta. Melalui pihak ke tiga, melalui mansing masing anggota dewan. Tidak dilarang mau dikerjakan oleh DPRD itu sendiri. Pokir dimaksud menjaring aspirasi masyarakat untuk merencanakan program kerja secarah politik yang dituang APBD.

"Kalau kunjungan kerja (kunker) lima hari ya lima hari jangan lebih lebih. Kalau luar daerah lewat dari sepuluh hari ini yang repot, karena maksimal lima hari," tutur Alexs.

Terkait ini, Kepala Keuangan Daerah Salvador Pinto menjelaskan, tentang berapa maksimal lama perjalanan dinas itu tergantung kegiatan.
Yang diatur adalah satu hari sebelum dan satu hari setelah. Jadi kalau kegiatan dua hari, artinya menjadi empat hari dan seterusnya sama dengan dalam daerah.

"Itu tergantung kegiatan. Perjalanan dinas luar daerah empat hari saja maksimal tergantung kegiatan," ujar Pinto melalui pesan whatsapp, Kamis (20/2).

Masalah ini bagi Yonis, pemerhati sosial sangat sensitif. Lantaran itu dia meminta anggota dewan tetap menjalankan perannya dan selalu mengikuti aturan yang ada.

"Transparansi dalam penggunaan anggaran itu penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap anggota dewan," ujarnya. (OL-13)

BERITA TERKAIT