20 February 2020, 13:05 WIB

Wapres Sebut Imunisasi Nonhalal Boleh Diberikan Jika Darurat


Antara | Humaniora

WAKIL Presiden Ma'ruf Amin mengatakan imunisasi yang belum mendapat sertifikat halal boleh diberikan kepada masyarakat selama dalam keadaan darurat atau berpotensi bahaya jika tidak diberikan.

"Karena darurat, dibolehkan menggunakan bahan yang tidak halal kalau itu membahayakan banyak orang, sebelum ditemukan bahan yang halalnya atau vaksin yang halal," kata Wapres Ma'ruf saat beruadiensi dengan Da'i Kesehatan di Bazaar Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Kamis (20/2).

Hal itu bertujuan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya imunisasi pada anak, sehingga jumlah anak yang mendapatkan imunisasi semakin meningkat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), tambah Wapres, sudah membolehkan pemberian imunisasi dan vaksin yang belum berstandar halal jika dampaknya berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

"Dalam MUI itu, kalau ada barang yang tidak halal, itu memang tidak boleh. Tetapi, kalau bahayanya besar, MUI membolehkan karena darurat," ujarnya.

Baca juga: Daerah Diminta Kejar Target Stunting

Oleh karena itu, Wapres Ma'ruf mengingatkan kepada para da'i kesehatan di NTB untuk meyakinkan masyarakat supaya mau diimunisasi.

Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai dampak kesehatan apabila anak-anak tidak mendapat imunisasi.

"Kemarin kan ada rubella, pernah juga dulu polio. Jadi itu harus bisa menjelaskan apa akibat daripada anak kalau tidak diimunisasi. Bahkan polio itu kalau tidak diimunisasi, itu akan menyebar kepada yang lain," tuturnya.

Sebelumnya, dalam Rakornas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu (12/2), Wapres menyebutkan jumlah anak-anak yang sama sekali tidak mendapatkan imunisasi meningkat dari 8,7% di 2013 menjadi 9,2% di 2018.

Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap turun dari 59,2% di 2013 menjadi 57,9% pada 2018. (OL-1)

BERITA TERKAIT