18 February 2020, 16:41 WIB

Mensos: 30 Juta Data PBI JKN-KIS Masih Bermasalah


Atalya Puspa | Humaniora

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menyatakan sebanyak 30 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS tidak terdaftar sebagai golongan masyarakat miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Sekarang yang menerima PBI JKN ada 98,6 juta, 66 juta sudah termasuk dalam DTKS, masih 30 juta yang tidak masuk DTKS. Ini angka yang cukup besar," kata Juliari dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

Hal itu memunculkan dugaan bahwa kini tidak semua peserta PBI JKN-KIS tergolong dalam masyarakat miskin. Untuk itu, pihaknya tengah melakukan proses pembersihan data (cleansing data) terhadap 30 juta peserta yang terdaftar dalam golongan PBI.

Di samping itu, menanggapi usulan Komisi IX yang menolak kenaikan iuran bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III mandiri, Juliari menyatakan pihaknya akan kembali menyisir data 19,9 juta PBPU kelas III mandiri.

Selanjutnya, 19,9 juta PBPU kelas III mandiri tersebut berpotensi masuk ke golongan PBI APBN.

"Dari 19 juta datanya ini gak ada di DTKS. Usulan saya kan bagaimana 19 juta itu masuk DTKS. Kalau masuk kan bisa dibayarin negara. Tapi harus dilihat, belum tentu 19 juta ini orang miskin," ungkapnya.

Untuk melakukan proses cleansing data tersebut, Juliari meminta dukungan dari berbagai pihak, mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga Pemerintah Daerah agar menghasilkan data peserta PBI JKN-KIS yang akurat.

"Kita minta dukungan dari dewan untuk push kepala daerah untuk mengirimkan usulan orang yang belum masuk ke DTKS nanti kita daftarkan ke Kemenkes," katanya.

"Kita lakukan cleansing data dan masih on going karena ini jumlahnya besar sekali. Kita gak mungkin lakukan sendiri. Kita butuhkan usulan daerah masing-masing nama-nama yang harus dimasukkan ke DTKS. Sehingga bisa kita tetapkan," tandasnya. (OL-4)

BERITA TERKAIT