18 February 2020, 14:45 WIB

Pelanggaran HAM di Paniai, Ujian bagi Jokowi


Baharman | Politik dan Hukum

PENUNTASAN kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Paniai, Papua, ujian terhadap Jokowi dan tidak memerlukan pertimbangan DPR bagi Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM.

''Jika banyak elite berkelit untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena alasan dimensi waktu dan konteks yang diperdebatkan, maka kasus Paniai adalah ujian bagi Jokowi untuk menuntaskan kasus yang terjadi pada era kepemimpinannya,'' tegas Ketua SETARA Institute, Jakarta, Hendardi dalam rilisnya yang diterima Micom, Selasa (18/2).

Menurut Hendardi, sambil menanti kinerja lanjutan dari institusi penegak hukum, yang pasti bahwa kasus Paniai adalah kasus aktual yang menuntut penuntasan yang berkeadilan.

Dia menilai, klaim bahwa selama kepemimpinan Jokowi tidak pernah lagi ada pelanggaran HAM berat, sebagaimana disampaikan Menkopolhukam, Mahfud MD, pada pertengahan tahun lalu terbantahkan dengan pengumunan keputusan rapat paripurna Komnas HAM yang menyebutkan kasus Paniai merupakan pelanggaran HAM berat, Senin (17/2).

''Kasus itu (Paniai) terjadi 7-8 Desember 2014, persis di bulan kedua setelah Jokowi mengucapkan sumpah sebagai Presiden pada 2014,'' kata Hendardi.

Dia menjelaskan, terlepas validitas dan akuntabilitas kinerja penyelidikan Komnas HAM, yang berdasarkan UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memiliki kewenangan penyelidikan pro justicia, keputusan paripurna Komnas HAM adalah produk kerja penegakan hukum yang harus direspons oleh Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat, setelah pada Selasa (11/2) telah menerima laporan penyelidikan dari Komnas HAM. Sesuai UU 26/2000, Kejaksaan Agung akan melakukan penyidikan dan paralel dengan kerja penyidikan, Presiden Jokowi harus membentuk pengadilan HAM. 

''Silang pendapat antara Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dan Komnas HAM pasca-pengumuman status kasus Paniai bukanlah sikap produktif,'' paparnya.

Komnas HAM, tambah Hendardi, sebaiknya fokus memperkuat laporan penyelidikan, yang biasanya oleh Kejaksaan Agung selalu dilemahkan. Sedangkan pemerintah yang diwakili Moeldoko tidak perlu reaktif. Karena, sebagai Panglima TNI saat peristiwa Paniai terjadi, bisa jadi Moeldoko adalah pihak yang perlu dimintai keterangannya, untuk menguji validitas unsur ‘terstruktur’ sebagai variabel yang harus dipenuhi dalam sebuah kasus pelanggaran HAM berat dan memastikan adanya tanggung jawab komando (command responsibility).

''Baik pernyataan Komnas HAM maupun pernyataan Kepala KSP, keduanya adalah pernyataan politik. Jika Komnas HAM sedang menjalankan politik penegakan HAM, maka Kepala KSP sedang menjalankan peran politik melindungi rezim. Kecepatan Kejaksaan Agung menetapkan status kasus ini akan menyajikan jawaban yang lebih presisi,'' pungkasnya. (RO/OL-2)

 

BERITA TERKAIT