18 February 2020, 13:06 WIB

Dukungan Optimal KLHK dalam Program Prioritas Nasional


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan terdapat 5 Program Prioritas Nasional (PN). Program PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. PN 2 yaitu Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. PN 3 ialah Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja.

Adapula PN 4 yang merupakan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Kemudian, PN 5, Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Kata dia, dari kelima Program PN tersebut, KLHK terlibat pada 3 PN. Pada PN 1, KLHK memberikan dukungan dengan program-program yang turut mendukung pengentasan kemiskinan berupa Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan Hutan Sosial.

Baca juga:Komite II DPD RI Jalin Kerja Sama dengan Kementerian LHK

"Alokasi TORA mencapai 4,9 juta Hektare (Ha), dan yang sudah berproses 935 ribu Ha, serta alokasi yang bisa dilepaskan seluas 1,5 juta Ha," kata Menteri Siti Nurbaya pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI, di Jakarta Senin (17/2).

Sedangkan untuk program Hutan Sosial, Menteri Siti menjelaskan bahwa, dari 12,7 juta Ha yang dialokasikan, telah terealisasi seluas 4.048.376,81 Ha dengan 6.411 unit Surat Keputusan (SK) untuk kurang lebih 818.457 Kepala Keluarga.

Kemudian pada PN 3, KLHK mendukung nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi dengan peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir, serta denhan peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.

Masih pada PN 3, KLHK juga melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pada PN 4, dukungan KLHK untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air dilakukan dengan kegiatan prioritas penataan kawasan hutan, kemudian pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, serta terlibat pada program pengendalian pencemaran lingkungan seperti Citarum Harum.

Selain itu, pada PN 4, KLHK juga ikut berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan prioritas KLHK antara lain pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakkan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Terkait dengan anggaran, Menteri Siti menyebut bahwa pada 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar Rp9,006 triliun ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar.

"Sebanyak Rp4,9 triliun atau 57% dari total anggaran digunakan untuk mendukung PN," lanjutnya

Menteri Siti juga menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan implementasi UU 18 Tahun 2008. Capaian-capaian keberhasilan penanganan dan pengurangan sampah di berbagai daerah dijelaskan beliau.

Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar, memberikan apresiasi atas perhatian langsung Menteri LHK pada raker kali ini. Dirinya kemudian meminta agar KLHK dan DPD RI dapat saling menguatkan kerjasama. "Saya meminta agar diberikan informasi jika ada sosialisasi atau kegiatan KLHK di lapangan," terangnya.

Selain Menteri LHK hadir bersama seluruh jajaran pejabat pimpinan tinggi madya, serta pejabat pimpinan tinggi pratama lingkup KLHK. Selain wakil ketua DPD RI, hadir juga pimpinan dan anggota Komite II DPD RI, yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. (Fer/A-3)

BERITA TERKAIT