17 February 2020, 20:36 WIB

Pemprov DKI Menampik Tabrak Aturan Soal Penutupan Diskotek


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

Terkait penutupan diskotek, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia menegaskan pihaknya sudah mengacu pada aturan yang sudah ada. Peraturan yang dimaksud ialah berdasarkan Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Pemprov DKI, katanya, tidak menabrak peraturan daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan. "Aturannya (menutup diskotek) ada di Pergub. Pergub itu turunan dari Perda," kata Cucu kepada Media Indonesia, Jakarta, Senin (17/2).

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menuding Gubernur Anies Baswedan telah menabrak sejumlah aturan. Ia mencontohkan aturan soal penutupan diskotek tidak sesuai perda.

Baca juga: Ketua DPRD Minta Anies Jangan Sembarangan Tutup Diskotek

Prasetyo mengatakan beberapa kasus ditangkapnya pengunjung diskotek yang positif narkoba. Setelah diselidiki ternyata barang haram itu berasal dari luar tempat hiburan. Dia mengingatkan bahwa salah satu sumber pajak terbesar DKI ialah dari pajak hiburan.

Namun, Cucu menepis tudingan tersebut. "Enggak bertentangan. Perda itu sifatnya masih general. Kalau aturan lebih rincinya ada di Pergub," jelas Cucu.

Kedua aturan tersebut berbunyi hampir sama dalam hal sanksi terhadap tempat hiburan ketahuan ada narkoba.

Pada Perda Nomor 6 Tahun 2015 pasal 98 ayat 2 disebutkan setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan usaha pariwisata dikenai sanksi administratif. Ayat tiganya berbunyi sanksi administratif itu berupa teguran tertulis pertama hingga ketiga, lalu usulan pembekuan sementara terhadap pendaftaran usaha pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Berikutnya, ada usulan pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 99 juga menyebutkan setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Sedangkan, pada Pergub 18 Nomor 2018 tentang penyelenggaraan usaha Pariwisata Pasal 54 ayat 1 berbunyi setiap pengusaha dan/atau manajemen perusahaan pariwisata yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan hasil temuan di lapangan, informasi yang bersumber dari media massa dan/ atau pengaduan masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkotika dan/atau zat psikotropika lainnya di lokasi tempat usaha pariwisata dalam 1 manajemen, dilakukan pencabutan TDUP secara langsung tanpa melalui tahapan sanksi teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, teguran tertulis ketiga dan penghentian sementara kegiatan usaha. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT