17 February 2020, 11:30 WIB

KLHK Jamin Omnibus Law Tajam bagi Perusak Lingkungan


Fer/Ant/H-1 | Humaniora

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.

Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, menjelaskan saat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan di ruang publik, salah satunya terkait dengan subjek pertanggungjawaban mutlak. "Soal subjek pertanggungjawaban mutlak itu dipastikan tidak akan mengaburkan makna pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan. Justru dalam RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat," ujarnya.

Ia menjelaskan penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar, dan perusak lingkungan karena pasal pidana tetap dipertahankan.

Pada RUU Omnibus Law ini, menurut Bambang, setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. "Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan," katanya.

Sementara itu, untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), menggunakan B3, atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, kata dia, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak. "Karena itu, perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3 atau yang berisiko tinggi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,'' tegasnya.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya juga membantah adanya tudingan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) akan dihapus dengan RUU Omnibus Law. Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara saksama dengan penetapan standar lingkungan. "Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan omnibus law)," ujar Siti saat ditemui sedang mendampingi Menko bidang Perekonomian menyerahkan surat presiden terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Fer/Ant/H-1)

BERITA TERKAIT