17 February 2020, 10:55 WIB

Kekerasan dan Disiplin Positif


Gubernur Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem IGK Manila | Opini

PENGANIAYAAN terhadap seorang siswi SMP di Purworejo yang viral di media sosial, yang dilakukan tiga siswa pada awal Februari ini, hanyalah salah sa­tu dari gunung es kekerasan di lembaga pendidikan.

Kejadian yang lebih baru, se­orang wakil kepala sekolah di sebuah SMA di Bekasi me­mu­kul siswa yang terlambat. Selang beberapa minggu sebe­­lumnya, tawuran dan perkela­hian antarsiswa terjadi di De­pok, yang memakan korban jiwa dan siswa terluka parah.

Demikian juga dalam konteks keluarga dan pengasuhan. Sampai Juli 2019 saja, kekeras­an terhadap anak dalam ke­luar­ga dan pengasuhan yang diterima KPAI mencapai 1.192 pengaduan. Jika dihitung sejak 3 tahun terakhir, terdapat 10.656 laporan pengaduan. Se­mentara itu, terdapat 3.213 kasus yang mana anak-anak terkena kasus hukum.

Sebagai orangtua yang kini telah memiliki cucu yang ber­­se­­kolah di sekolah menengah dan perguruan tinggi, saya amat prihatin. Begitu pula se­­bagai orang yang sampai saat ini terlibat aktif dalam pem­­binaan dunia olahraga serta ber­­latar belakang disiplin mili­­ter.

Dalam pandangan saya, bentuk-bentuk kekerasan di atas, baik kekerasan sesama murid, guru kepada murid, serta orangtua terhadap anak, bisa terjadi karena sekolah, guru, dan orangtua tidak atau belum menggunakan cara-cara yang sesuai. Selain itu, terdapat ju­ga persoalan terkait komitmen serta inkonsistensi dalam membangun dan menjalankan sistem pendisiplinan.

Khusus terkait kemampuan anak atau murid melakukan ke­­kerasan, Albert Bandura (1970) telah jauh-jauh hari me­­nerbitkan risetnya bahwa itu terjadi karena proses model­ling atau mimicry. Artinya, anak-anak melakukannya berdasarkan apa yang mereka lihat atau alami, menirunya dan ketika kesempatan terbuka me­­lakukan pengembangan atau modifikasi. Orangtua atau guru yang melakukan ke­ke­rasan, seperti dalam tindak­an pendisiplinan, pada dasarnya se­dang mengajarkan kekerasan.

Disiplin negatif

Supaya tidak disalahpahami, mari kita mulai dengan konsep disiplin dan pendisiplinan ne­gatif. Salah satu model paling umum ialah pendisiplinan yang menggunakan sudut pandang punitif yang sempit. Model ini bisa dikatakan bersandar pada konsep sur­veil­lance, disiplin dan pendisip­linan berwujud pengawasan ketat. Para murid diposisikan sebagai manusia yang harus dicurigai atau bahkan diasumsikan sebagai kriminal.

Begitu pula dalam perspek­tif yang satu arah, konsep di­­­­siplin dan pendisiplinan ne­­gatif terjebak dalam relasi kuasa yang mana berlaku ke­­­­cenderungan atau bahkan ke­biasaan menya­lahkan murid atau anak. Semen­tara itu, faktor keberadaan dan fungsi orang dewasa, terutama guru dan orangtua, diabaikan.

Dalam kasus pemukulan mu­­rid oleh guru karena keter­lambatan, sebagai contoh, pen­disiplinan dilakukan menggu­na­kan jalan pintas. Cara-cara semacam ini mengacu pada rekayasa perilaku seperti yang dilakukan banyak pelatih binatang zaman dahulu. Murid menjadi manusia yang dibentuk dengan pukulan, tendang­an, dan seterusnya.

Perubahan bukan karena fak­­tor perkembangan yang unik dan berjalan alamiah. Alhasil, pendidikan ini membuat anak atau murid berpoten­si besar mereproduksi kekerasan itu atau bahkan mengembang­kan jenis-jenis kekerasan baru.

Cara barbar ini juga memosisikan guru sebagai yang mahatahu dan kuasa ketika murid ialah subjek yang bodoh dan harus patuh. Supaya berubah menjadi disiplin, murid-murid kalau perlu dimata-matai serta tidak boleh dipercaya begitu saja. Alat ukur yang paling sering digunakan ialah perilaku simbolis, seperti kesediaan menuruti perintah guru tanpa rasionalisasi.

Pokok yang luput dalam pen­­­disiplinan negatif ini ialah asumsi dasar bahwa pendidik­an merupakan proses pembangunan kesalingpahaman dan kesalingpercayaan dalam rangkaian dialog terus-menerus. Ini bukan saja antara guru dan murid, melainkan juga antara sesama murid. Pertumbuhan pengetahuan dan perilaku po­sitif seiring pengalaman dialogis dalam sebuah konteks sosial seyogianya merdeka dari intimidasi.

Disiplin positif

Disiplin positif berangkat dari asumsi bahwa rumah tang­ga atau sekolah merupa­kan sebuah sistem sosial. Di sa­­na terdapat relasi, organisa­si, dan struktur sosial. Sebagai sebuah komunitas, terdapat pra­nata-pranata yang me­mung­­kinkan harmoni atau ke­teraturan dan membuat ru­­mah tangga dan sekolah bi­sa berjalan sebagai pusat pendidikan.

Disiplin positif merupakan kecakapan hidup pribadi serta kecakapan hidup dalam berbagai konteks sosial. Dasarnya ialah fakta bahwa sejak lahir manusia hanya bisa bertahan hidup ketika mereka terhu­bung dengan orang lain dan bisa mengelola keterhubungan itu secara baik. Keterikatan da­­lam sebuah keluarga atau komunalitas seperti sekolah menjadi semacam alur yang mencegah mereka berlaku tak patut.

Sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan disiplin po­­sitif, oleh karena itu, tak ber­­­­sandar pada kekerasan da­­­lam bentuk apa pun dalam memfasilitasi perkembangan anak atau murid-murid. Tujuan pendisiplinan ialah dalam rangka mengembangkan rasa tanggung jawab, sikap hormat, dan penguasaan pengetahuan yang berdasar pada rasa kema­nusiaan.

Setiap anak, dalam disiplin positif, diasumsikan unik dan penting, setara, baik, bersikap tegas, mandiri, serta mampu membuat keputusan. Perbeda­an pertumbuhan dan perkembangan ialah hal alamiah. Jus­­tru tindakan menyamaratakan yang tak melihat berbagai per­­bedaan anak-anak hal yang pada umumnya dilakukan orangtua dan guru--ialah salah.

Berbeda dari disiplin negatif, yang mana perubahan sikap dan perilaku dilakukan dengan menghukum atau pembiaran oleh guru atau orangtua, disiplin positif dibangun se­­iring perkembangan daya menalar atau rasionalisasi anak. Sikap atau tindakan seorang mu­rid terlahir atas dasar pertimbangan mandiri sesuai pembacaannya atas situasi dan kondisi dia berada.

Oleh karena itu, supaya ke­cakapan ini terbangun dan ber­kembang, orang dewasa (gu­ru atau orangtua) harus me­­naruh rasa hormat dan per­­caya pada anak atau murid. Demikian pula perubahan sikap dan perilaku bukanlah per­­kara instan, melainkan men­­syaratkan kesempatan yang cukup untuk menalar dan mengubah pandangan.

Guru dan orangtua mesti memiliki keterampilan komunikasi efektif serta kecakapan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Mereka harus tahu kapan bersikap lunak atau se­baliknya, bersikap tegas. Ketimbang berpikir keras mencari-cari bentuk hukuman, me­reka harus menggunakan segenap daya pikiran menimbang berbagai solusi.

Sementara itu, disiplin posi­tif harus dipahami sebagai praktik pendidikan yang ber­da­sar keniscayaan proses. Tindakan menghukum, memu­ji atau memberi insentif supa­ya anak atau murid berlaku sesuai harapan ialah jalan pin­tas dan itu efektif dalam jangka pendek, sedangkan pengembangan kapasitas logis-rasional, rasa percaya diri, ser­ta kemandirian ialah proses jangka panjang yang bisa efektif seumur hidup.

Supaya berjalan baik, selain melalui cara-cara dialogis-ref­lektif, proses pengembangan disiplin positif bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan eks­periensial. Orangtua atau guru memfasilitasi anak atau murid untuk berkegiatan dalam dunia nyata atau secara simulatif. Mereka mengalami langsung ha-hal positif yang mem­bentuk cara pandang, si­kap, dan perilaku mereka. Atau paling kurang, terdapat ru­mah tangga dan sekolah yang memiliki atmosfer yang aman dan damai.

BERITA TERKAIT