14 February 2020, 15:40 WIB

Perekonomian Nir-emisi Bisa Kurangi Dampak Perubahan Iklim


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

INSTITUTE for Essential Services Reform (IESR) meluncurkan Laporan Brown to Green yang ketiga pada 19 November 2019. Laporan ini menunjukkan peluang utama yang harus dilakukan negara G-20 (termasuk Indonesia) untuk meningkatkan ambisi negara dalam mencapai batas target kenaikan suhu global 1,500 sesuai Paris Agreement.

Berdasarkan analisa yang ada, Indonesia dinyatakan belum berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target batasan suhu global 1,5°C. Indonesia dapat melakukan tiga hal untuk menanggulangi perubahan iklim, yaitu, pertama, mengurangi jumlah PLTU dan meningkatkan jumlah PLT energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada 2030.

Kedua, meningkatkan efiensi dari peralatan elektronik rumah tangga dan penerangan untuk mengurangi beban puncak daya listrik 25 GW di 2030, ketiga menerapkan moratorium izin pembukaan hutan permanen untuk hutan primer, sekunder, sena restorasi gambut.

"Dampak perubahan iklim telah kita rasakan hingga saat ini, semakin tingginya frekuensi bencana alam di Indonesia, seperti banjir (bandang), longsor, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrim, abrasi, serta Karhutla. Negara ini berisiko mengalami banj.ir hingga 5X Iebih tinggi jika kenaikan temperatur bumi mencapai 3°C dibandingkan 1,5°C," kata Erina Mursanti, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR,di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Pada skenario kenaikan 2,4°C jumlah siklon (badai) tropis kategori 4 akan meningkat 80% dan kategori 5 meningkat 120%. Lebih jauh, Erina menambahkan, pengaruh lain di berbagai aspek kehidupan manusia seperti gagal panen akibat kekeringan, nelayan sulit melaut akibat ancaman tingginya gelombang laut, bahkan timbulnya sakit jantung dan alergi juga akan dirasakan.

Transformasi perekonomian menuju perekonomian nir emisi atau emisi neto nol (net-zero economy) sangat dibutuhkan untuk membatasi kenaikan suhu dan juga memperoleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada waktu yang samai Emisi gas rumah kaca terus meningkat karena tingginya pertumbuhan ekonomi dan konsumsi bahan bakar fosil.

"Kami perekonomian itu tetap harus tumbuh, dan boleh memproduksi harus ada juga yang diserap emisinya, jadi bagaimana caranya itu kami melihat di laporan brown to green ada peluang peluang utamanya transaksi menuju ekonomi net zero economy itu dapay dilakukan oleh Indonesia," sebut Erina.

Menurut Erina, integrasi aksi mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan dapat membatasi kerugian ekonomi yang berlebihan. World Economic Forum Davos 2020 mengemukakan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi perekonomian maupun dunia bisnis. Dampak tersebut meningkatkan risiko keuangan, bahkan dapat memicu krisis.

Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam melakukan transisi dari brown to green economy. Pemerintah mengalokasikan US$ 7,7 miliar pada tahun 2017 sebagai subsidi bahan bakar fosil.

Dari subsidi yang terhitung, 96% diperuntukkan bagi konsumsi bahan bakar fosil dan sisanya untuk produksi. Minyak bumi menerima subsidi tertinggi sebesar US$ 3,5 miliar, disusul listrik berbasis bahan bakar fosil sebesar US$ 3,3 miliar.

"Peluang utama yang kami lihat itu, tentu tentang energi dengan menggantikan semua pembangkit listrik dari bahan bakar fosil ke pembangkit listrik terbarukan," papar Erina.

Dia menambahkan, subsidi terbesar adalah kompensasi tahunan kepada Perusahaan Listrik Negara atas listrik (yang didominasi berasal dari bahan bakar fosil) yang dijual di bawah harga pasar (US$ 3,3 miliar).

Di samping itu, pelaku usaha tidak tertarik untuk melakukan investasi pada proyek yang berwawasan lingkungan (green projects) karena adanya persepsi bahwa proyek tersebut berisiko tingg‘i dan minim pengembalian labanya.

Dalam upaya transisi menuju perekonomian nir emisi l emisi neto nol (net-zero economy), pemerintah bisa mengalihkan subsidi 1listrik sebesar US$ 3,31 m‘iliar untuk menyediakan sebagian besar (57-76%) investasi yang dibutuhkan per tahun untuk membangun PLT angin, surya, dan biomassa demi mencapai target PLT di 2025 yang telah ditetapkan oleh Rencana Umum Energi Nasiona.

"Kemudian, untuk menarik minat para pelaku usaha terhadap green projects, pemerintah harus menyelaraskan tujuan penanggulangan perubahan iklim dalam arsitektur pembangunan dan pembiayaan nasional," terangnya

Langkah konkritnya yaitu adanya skema pembiayaan yang jelas misalnya adanya pungutan yang dikenakan untuk bahan bakar fosil (pajak karbon, cukai bahan bakar fosil) untuk insentif green projects (rendahnya suku bunga untuk pengembangan proyek, feed-in-tariff)

"Selain itu, adanya insentif untuk lembaga keuangan (bisa berupa nilai tambah untuk akreditasi ataupun diberikan dana tunai) apabila bank bersedia membiayai green projects dengan nilai tambah pembangunan yang besar," pungkas Erina.

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kedua, ada harapan Indonesia akan melakukan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Di dalam RPJMN, prinsip keberlanjutan, keadilan, dan internalisasi biaya lingkungan, disebut sebagai prinsip dasar pembangunan nasional 2020-2024.

Didorong oleh kesadaran pelaku usaha untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam mengelola bisnisnya, maka Indonesia dapat menerapkan perekonomian dengan emisi neto nol sebagai komitmen Paris Agreement.

Namun, untuk menunjukkan komitmennya dalam mencapai target batasan kenaikan suhu 1,5°C, lanjut dia Presiden perlu mengintegrasikan tujuan pencapaian target ini di dalam rencana pembangunan nasional serta di dalam arsitektur keuangan nasional untuk menghadapi tantangan yang ada sehingga sistem perekonomian dengan emisi neto nol dapat diterapkan. (Fer/OL-09)

BERITA TERKAIT