15 February 2020, 06:00 WIB

Fleksikuritas


Tauchid Komara Yuda Peneliti Kebijakan Sosial UGM | Opini

PEMERINTAH kini tengah mempersiapkan skema kartu siap kerja. Sementara itu, revisi aturan Ketenagakerjaan yang mengarah kepada pasar tenaga kerja fleksibel juga tengah digodok. Hal ini dilakukan menyusul relokasi investasi besar-besaran pada industri padat karya dari dalam negeri ke sejumlah negara, seperti Bangladesh, Myanmar, Laos, dan Vietnam yang sudah berlangsung semenjak 2019.

Pertanyaan yang kemudian muncul ialah narasi sistem ketenagakerjaan seperti apakah yang sedang diwacanakan pemerintah ke depan?

Beberapa studi (Muffels, 2013; Bender, 2018; Bekker, 2019) menyebut sistem ketenagakerjaan semacam ini sebagai fleksikuritas. Sistem ini sudah diterapkan di banyak negara-negara Eropa semenjak 1990-an. Terutama, untuk merespons globalisasi yang memungkinkan arus modal dapat dengan bebas masuk dan keluar di suatu negara.

Gagasan mendasar dari ide fleksikuritas ialah 'fleksibilitas' dan 'proteksi tenaga' kerja bukanlah 'sesuatu yang bertentangan', melainkan memiliki sifat komplementer satu sama lain. Maksudnya, perusahaan dapat memodifikasi atau menyesuaikan variabel-variabel yang berhubungan dengan tenaga kerja, seperti jumlah pekerja, total jam kerja produktif, dan upah sesuai dengan kebutuhan produksi. Melalui sistem ini, perusahaan juga akan lebih mudah dalam merekrut (hiring) dan memberhentikan pekerja (firing).

Namun, pemerintah harus memberikan sekuritas dalam bentuk perlindungan pendapatan (income security), pelatihan dan edukasi (active labor market policy/ALMP) bagi mereka yang terkena PHK atau yang tidak memiliki pekerjaan.

Sekilas fleksikuritas mungkin dapat menjadi paradigma kebijakan ketenagakerjaan yang win-win solution guna melindungi pekerja sekaligus memberikan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan untuk berkembang. Kendati demikian, pertanyaannya kemudian apakah sistem ini benar-benar dapat diterapkan di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat pengalaman negara-negara lain yang sudah menerapkannya sekaligus mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul apabila diimplementasikan di Indonesia.

Belajar dari Denmark dan Norwegia

Ide fleksikuritas diperkenalkan pertama kali di negara-negara kesejahteraan, seperti Denmark dan Norwegia, pascaresesi global pada 1980-an. Di negara-negara tersebut, mobilitas pekerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, berikut arus keluar-masuk perusahaan sangatlah tinggi.

Hal itu disebabkan pemerintah telah menyediakan kompensasi pendapatan bagi korban PHK yang dapat mencapai 90% dari pendapatan sebelumnya. Tunjangan ini diberikan sampai mereka mendapatkan pekerjaan kembali. Yang menariknya lagi, fitur ini dapat diakses sampai dengan jangka waktu satu tahun dengan syarat penerima manfaat harus dapat membuktikan bahwa mereka proaktif melamar pekerjaan baru.

Selain itu, penerima manfaat juga diharuskan mengikuti serangkaian pelatihan atau pendidikan yang disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Untuk menjalankan program ini, pemerintah di negara-negara tersebut telah menganggarkan dana yang sangat besar, yakni mencapai hampir 5% dari PDB.

Di negara berkembang, misalnya India, konsep fleksikuritas diartikulasikan dengan cara yang berbeda. Aturan terkait perlindungan rekrutmen tenaga kerja di longgarkan. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, pembayaran pesangon ditingkatkan (ILO, 2008). Harapannya pekerja yang di-PHK dapat tetap mencukupi kebutuhan ekonominya sementara waktu, paling tidak sampai mereka mendapat pekerjaan yang baru.

Sementara itu, di Indonesia, desain kebijakan fleksikuritas tampaknya akan mengikuti jalur negara kesejahteraan Norwegia dan Denmark. Hal ini dapat diidentifikasi dari penerapan pasar tenaga kerja fleksibel yang nantinya akan diikuti dengan jaring pengaman sosial dalam wujud program kartu prakerja.

Kartu itu akan diperuntukkan bagi lulusan perguruan tinggi, SMA, dan SMK yang belum bekerja, serta mereka yang menjadi korban PHK. Ke depan, kartu ini juga akan dilengkapi dengan fitur upskilling, reskilling, maupun skilling tenaga kerja untuk meningkatkan daya tawar pekerja Indonesia di pasar tenaga kerja nasional maupun global.

Meskipun begitu, pemerintah juga harus memperhatikan beberapa risiko yang muncul dari penerapan ide semacam itu, mengingat ide tersebut relatif baru bagi Indonesia. Pertama, gagasan ini bagaimanapun membutuhkan sokongan finansial yang kuat karena negara harus memberikan bantuan transfer tunai bersyarat kepada mereka yang terkena PHK atau mereka yang belum mendapat pekerjaan.

Di negara-negara kesejahteraan, seperti Norwegia dan Denmark, implementasi sistem semacam itu didukung sistem pajak penghasilan yang dapat mencapai 60% dari penghasilan individu yang masih aktif di pasar kerja. Jika berkaca pada pengalaman Norwegia dan Denmark, apakah Indonesia sudah siap untuk menerapkan fleksikuritas dengan kapasitas institusi ekonomi yang ada?

Kedua, kekhawatiran apabila gagasan ini pada akhirnya melegitimasi perusahaan untuk menggaji karyawan dengan upah yang lebih rendah. Sementara itu, rasa tidak aman akan semakin tinggi sebagai konsekuensi dari kebijakan pasar tenaga fleksibel. Terutama, bagi buruh wanita, pekerja imigran, dan pekerja berpendidikan rendah dengan kontrak kerja temporer.

Ketiga, tentu akan tidak mudah mengindentifikasi apakah penganggur ini benar-benar kelompok yang membutuhkan bantuan sosial atau tidak. Mengingat sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia.

Karena itu, jangan sampai bantuan ini menyasar pada kelompok yang 'kelihatannya' menganggur, tapi sebenarnya memiliki penghasilan pasif yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Tentu jika ini sampai terjadi, tujuan utama dari kartu prakerja sebagai 'jaring pengaman sosial' menjadi tidak tepat sasaran.

Keempat, yang tidak kalah penting ialah belajar dari pengalaman kebijakan sosial yang ada, seperti BPJS Kesehatan, program ini juga sangat riskan terhadap munculnya fraud atau kecurangan dari oknum yang berusaha mengambil keuntungan dari kartu prakerja pemerintah.

Misalnya, sengaja menganggur untuk mendapatkan kartu prakerja.

Alternatifnya, definisi dan kriteria penganggur ini perlu diperjelas untuk memastikan manfaat dari kartu prakerja agar dapat terdistribusi dengan baik sehingga dapat menghindari berbagai upaya kecurangan yang merugikan negara.

BERITA TERKAIT