14 February 2020, 21:07 WIB

LMAN Kucurkan Rp47,9 Triliun untuk Lahan 72 PSN dalam 3 Tahun


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan telah melaksanakan pendanaan pengadaan lahan untuk 72 Proyek Strategi Nasional (PSN) dengan nilai Rp47,9 triliun di 73.580 bidang tanah seluas 113.236.355 meter persegi. Itu dilaksanakan sejak 2016 hingga 7 Februari 2020.

Dari pengadaan lahan itu, hingga 14 Februari 2020, LMAN telah menyertifikasi 5.562 bidang tanah dan mengalihkan hak kepemilikan tanah kepada pemerintah untuk pembangunan PSN.

Hal itu diungkapkan Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN Qoswara dalam diskusi bersama pewarta di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/2).

"LMAN bertugas untuk mendanai pengadaan lahan untuk PSN yang belum menjadi Barang Milik Negara (BMN) dan mengalihkan kepemilikannya kepada pemerintah dengan sertifikat lahan atas nama pemerintah," jelas Qoswara.

Proses sertifikasi bidang tanah, lanjutnya, melalui empat tahapan yakni pemisahan sertifikat, pengukuran lahan, pembelian surat hak pakai dan penggunaan hak pakai.

Baca juga : LMAN-PLN Kerja Sama Garap Eks Kilang LNG Arun

"Jadi kami tidak hanya mengeluarkan uang, tapi juga bertanggungjawab atas apa yang sudah kami bayar. Karena tanah itu sudah otomatis jadi milik negara," imbuh Qoswara.

Adapun selama 2016 hingga 2019, LMAN mengalokasikan Rp71,355 triliun untuk 38 proyek pengerjaan jalan tol dan dana yang telah digunakan sebesar Rp42,802 triliun. Alokasi dana PSN bendungan mencapai Rp13,501 triliun dan terpakai sebesar Rp3,323 triliun untuk 24 proyek.

Kemudian alokasi dana untuk jalur kereta api mencapai Rp4,749 triliun dan terpakai sebesar Rp1,160 triliun untuk 6 proyek. Alokasi untuk pelabuhan mencapai Rp0,900 triliun dan terpakai sebesar Rp0,468 triliun untuk satu proyek.

Alokasi terakhir yakni irigasi yang mencapai Rp0,697 triliun dan terpakai sebesar Rp0,127 triliun untuk 3 proyek.

Di kesempatan yang sama, Direktur BMN DJKN, Encep Sudarwan menuturkan, lahan di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori, yakni lahan BMN dan lahan non BMN.

Bila PSN bersinggungan dengan lahan BMN yang diduduki oleh instansi lain, jelas Encep, alih status lahan itu akan berjalan mudah. Lain halnya dengan PSN yang menyentuh lahan non BMN.

"Yang non BMN itu harus kita lakukan pembebasan, dan disitu peranan LMAN," jelas Encep.

Ia menambahkan, setelah lahan non BMN telah dibayarkan oleh LMAN dan dialihkan kepemilikannya kepada pemerintah, maka sertifikasi lahan menjadi hal yang paling penting.

Baca juga : LMAN Tekeni MoU Pembayaran Dana Talangan BUJT

Encep menuturkan, sertifikasi atas kepemilikan lahan itu untuk menghindari potensi munculnya perselisihan seperti di Istana Presiden Tampaksiring, Bali yang berujung di meja hijau.

"Ini menyangkut tanah, perlu sertifikasi proyek infrasturktur ataupun tugas, karena sekarang bisa digugat itu. Sertifikat itu sebagai pengaman BMN. Nanti semua (sertifikat) diseragamkan, atas nama pemerintah Republik Indonesia c.q kementerian/lembaga, itu harus disamakan," jelas Encep.

Sementara dalam 3 tahun ke depan, pemerintah berencana melalukan sertifikasi di 46.725 bidang tanah dengan luas 275 ribu hektare. Target itu akan diupayakan tercapai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Sebagian lahan yang belum disertifikasi itu, lanjut Encep ada yang sudah digugat atau dikuasai oleh pihak lain. Namun ia tidak memberikan jumlah pasti lahan yang bermasalah itu.

"Belum tahu karena ada yang sebagian ditangani kemenkeu dan sebagian lainnya ditangani kementerian/lembaga lain," pungkas Encep. (OL-7)

BERITA TERKAIT