14 February 2020, 15:26 WIB

Kejagung Taksir Negara Rugi Rp17 Triliun Akibat Korupsi Jiwasraya


Kautsar Bobi | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung menyebut kerugian negara akibat kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya terus bertambah. Angka kerugian ditaksir melebihi perkiraan awal sebesar Rp 13,7 triliun.

"(Hitungan Badan Pemeriksa Keuangan) pekiraan sekitar angka Rp17 triliun," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah, di Gedung Bundar, Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Baca juga: Di RUU Omnibus Law, Perusak Lingkungan Tetap Ditindak Tegas

Febrie menambahkan, BPK bersama penyidik masih melakukan audit terhadap kerugian negara dari Jiwasraya dari 2008 hingga 2018. Sehingga tidak menutup kemungkinan kerugian masih bisa bertambah.

"Kita nanti tunggu real terakhirnya lah, tapi ini akan terus dilakukan perhitungan," tuturnya.

Penyebab meningkatnya kerugian belum dapat dibeberkan ke masyarakat. Korps Adhyaksa menyerahkan proses perhitungan kerugian kepada BPK.

"Fixnya selesai dihitung bersama-sama (BPK dan Kejagung)," pungkasnya.

Kejagung menetapkan enam tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Mereka yakni Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk, Heru Hidayat; dan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim.

Selanjutnya, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya, Syahmirwan; mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo; dan Direktur Utama PT Maxima Integra Joko Hartoni Tirto. Teranyar, Benny dan Heru ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang.

Baca juga: Investigasi Laporan Keuangan Jiwasraya-ASABRI Hampir Rampung

Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Medcom.id/OL-6)

BERITA TERKAIT