13 February 2020, 22:45 WIB

KPK Harus Prioritaskan Kasus Nurhadi


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

DIREKTUR Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Oce Madril mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memprioritaskan penanganan kasus dugaan suap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Pasalnya kasus tersebut sudah terbengkalai terlalu lama.

"Kasus ini memang berlarut-larut dan sudah tertunda cukup lama," ujarnya ketika dihubungi Media Indonesia, di Jakarta, hari ini.

Oce mengatakan Nurhadi sudah pernah kalah dalam praperadilan sehingga KPK harus segera menyidangkan kasus tersebut. Ia pun menyambut baik KPK yang berniat menjemput paksa Nurhadi karena telah mangkir dalam pemeriksaan.

"KPK harus bisa jemput paksa," imbuhnya.

 

Baca juga: Eks Sekretaris MA Nurhadi Jadi DPO KPK

 

Kasus ini, terang Oce, dapat menjadi preseden buruk pemberantasan korupsi apabila dibiarkan berlarut-larut apalagi penangananya sempat tertunda dan penuntasannya memakan waktu cukup lama.

KPK telah memasukkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tiga tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada 2011-2016.

Tiga tersangka itu, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) NHD, RHE, menantunya, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal HS.

"Dalam proses DPO ini, KPK telah mengirimkan surat pada Kapolri (Up. Kabareskrim Polri) tertanggal 11 Februari 2020 untuk meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap para tersangka tersebut," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Ant/OL-8)

BERITA TERKAIT