13 February 2020, 20:56 WIB

Gegara Virus Korona, Pariwisata Bali Tekor Rp1 Triliun


Arnoldus Dhae/Ruta Suryana | Ekonomi

BALI mengalami kerugian sekitar Rp1 triliun karena terjadi pembatalan 40 ribu kunjungan wisata, sejak merebaknya pemberitaan virus korona sepanjang dua pekan terakhir.

"Kami menempuh berbagai upaya agar pariwisata terus berputar. Yang patut disyukuri, sejumlah agenda yang diikuti peserta dari berbagai negara akan dilakukan di Bali dalam waktu dekat,'' ujar Wakil Gubernur (Wagub) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kamis (13/2)

Namun demikian, tambah Cok Ace --sapaan akrab Wagub Bali-- pihaknya optismistis kondisi pariwisata Pulau Dewata segera pulih jika virus dapat dikendalikan. Dalam situasi ini, pelaku pariwisata jangan banting harga agar kualitas pariwisata Bali tetap terjaga.

Bebicara dalam seminar Strategi Menyikapi Imbas Virus Corona dan Peran Strategis Pemerintah serta Stakeholder Pariwisata Daerah dalam Memajukan Pariwisata Bali, Wagub menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan lokomotif perekonomian Bali yang menyumbang 70 persen PDRB Daerah Bali. Sehingga, gangguan pada sektor ini berdampak pada mata rantai perekonomian Bali.

"Kunjungan wisatawan ke Bali didominasi oleh turis Tiongkok dan Australia. Sebaran wisatawan bervariasi, ada daerah yang 100 persen mengandalkan wisatawan Tiongkok sehingga sangat merasakan dampak virus korona," ujarnya.

Pelaku pariwisata diharapkan bersabar menghadapi situasi ini. Sejumlah strategi yang ditempuh adalah menggalakkan pariwisata MICE (Meeting, Incentives Conventions, Exhibitions) ke Bali, even-even yang sebelumnya teragenda dilaksanakan di wilayah terinfeksi, diharapkan bisa dialihkan ke Bali.

Selain itu, Bali juga minta pemerintah menambah rute penerbangan ke negara altenatif seperti Vietnam. Slot kosong yang sebelumnya diisi dengan rute dari dan ke Tiongkok diharapkan bisa dialihkan ke negara lain seperti India dan Vietnam.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan menurunkan harga tiket penerbangan domestik. Jangan hanya melihat dari sisi usaha penerbangan, namun pemerintah harus pula mempertimbangkan sektor ekonomi secara holistik. (OL-2)


 

 

BERITA TERKAIT