13 February 2020, 18:42 WIB

PBB: Ada 112 Perusahaan di Permukiman Ilegal Israel


Nur Aivanni | Internasional

PBB merilis daftar 112 perusahaan yang beraktivitas di permukiman Israel, yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, termasuk Airbnb, Expedia dan TripAdvisor.

Langkah itu didukung oleh Palestina tetapi diprotes oleh Israel. Para pejabat Israel khawatir daftar tersebut dapat digunakan untuk memboikot perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan permukiman.

Laporan PBB merupakan tanggapan terhadap resolusi Dewan HAM PBB 2016 yang menyerukan basis data untuk semua bisnis yang terlibat dalam kegiatan spesifik terkait dengan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Perusahaan yang masuk dalam daftar adalah berbagai perusahaan internasional besar, termasuk Airbnb, Alstom, Booking.com dan Motorola Solutions.

"Saya sadar masalah ini telah dan akan terus menjadi sangat kontroversial," kata ketua hak asasi PBB Michelle Bachelet, seperti dikutip dari AFP, Kamis (13/2). Namun, dia menambahkan bahwa temuan tersebut telah menjadi proses peninjauan yang luas dan teliti.

Terkait hal tersebut, Israel pun langsung merespons dengan cepat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan pembalasan. "Siapa pun yang memboikot kita akan diboikot," sebuah pernyataan dari kantornya dengan mengutip ucapannya. "Kami sangat menolak upaya hina ini," tambah pernyataan tersebut.

Menteri Luar Negeri Israel Katz menyebut tindakan itu sebuah penyerahan yang memalukan terhadap tekanan dari negara dan organisasi yang ingin mengganggu Israel.

Mitranya dari Palestina, Riyad al-Malki menggambarkan bahwa publikasi itu sebagai kemenangan bagi hukum internasional dan upaya diplomatik.

Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang menyokong embargo Israel atas perlakuannya terhadap Palestina, menyambut baik daftar tersebut. Basis data dijadwalkan akan dirilis tiga tahun lalu, tetapi berulang kali tertunda.

Awalnya ada lebih dari 300 perusahaan yang dievaluasi. Tetapi laporan akhir yang diterbitkan pada Rabu (12/2) menyebutkan ada 112 entitas bisnis yang masuk dalam daftar. Dikatakan, 94 perusahaan yang terdaftar memiliki kantor pusat di Israel, sementara 18 lainnya tersebar di enam negara. (AFP/OL-8)

BERITA TERKAIT