12 February 2020, 10:56 WIB

Komisi VIII DPR Apresiasi Capaian Program Kemensos


Ihfa Firdausya | Humaniora

KOMISI VIII DPR RI mengapresiasi capaian kinerja program yang telah dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya dalam 3,5 bulan terakhir. Capaian tersebut terkait realisasi dan kinerja anggaran, serta optimalisasi program.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR KH Buchori Yusuf, saat ini layanan rehabilitasi sosial semakin meningkat kualitas dan jangkauannya terkait penanganan masalah-masalah sosial.

“Layanan pemberdayaan sosial juga semakin sinergis. Dan penanganan korban bencana akhir-akhir ini juga semakin cepat dan responsif,” kata legislator dari Fraksi PKS itu usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/2).

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII H. Marwan Dasopang ini, anggota dewan menilai Kemensos sudah banyak melakukan terobosan terutama terkait implementasi realokasi dan optimalisasi anggaran untuk penguatan pemberdayaan/kewirausahaan sosial.

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyebut Kemensos telah menyelesaikan pelaksanaan anggaran dan memperoleh berbagai capaian.

"Baik dari sisi realisasi, kinerja anggaran, juga terobosan untuk memberi penguatan pemberdayaan dan kewirausahaan sosial serta rehabsos dalam percepatan graduasi penerima bansos,” kata Hartono dalam kesempatan yang sama.

Tak kalah penting, menurutnya, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai BPNT/Program Sembako telah memberikan kontribusi besar terkait penurunan angka kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22%, angka tersebut menurun 0,19% jika dibandingkan pada Maret 2019 sebesar 9,41%.

Selain itu menurut BPS, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio pada September 2019 adalah sebesar 0,380, angka tersebut menurun 0,002 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,382.

Peningkatan kinerja berbagai layanan tersebut, menurut Sekjen, tidak lepas dari dukungan manajemen dan layanan teknis lainnya, pendidikan, penelitian dan penyuluhan sosial serta akuntabilitas pengawasan.

“Semua dukungan ini penting dan cukup nyata kontribusinya untuk memastikan percepatan program kementerian,” pungkasnya. (Ifa/OL-09)

BERITA TERKAIT