12 February 2020, 12:30 WIB

Tolak WNI Eks IS, Pemerintah Diminta Waspadai Aksi Balas Dendam


Antara | Politik dan Hukum

PENELITI terorisme Ridlwan Habib mengatakan pemerintah harus mewaspadai adanya potensi balas dendam atau keputusan untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State (IS) ke Tanah Air.

"Keputusan itu sudah tepat. Sebab, Indonesia belum siap jika harus memulangkan eks IS, sangat berbahaya. Namun demikian, pemerintah harus waspada terhadap kemungkinan balas dendam oleh simpatisan IS di dalam negeri," kata Ridlwan Habib di Jakarta, Rabu (12/2).

Menurut dia, jejaring dari sel-sel IS yang ada di Indonesia masih banyak. Mereka berpotensi melakukan tindakan balas dendam atas keputusan pemerintah tersebut.

"Jejaring IS masih ada di Indonesia. Sel-sel tidur mereka masih banyak. Polri dan komunitas intelijen harus waspada jika keputusan itu menimbulkan keinginan balas dendam," kata dia.

Baca juga: Perempuan Pengikut IS Sama Berbahayanya dengan Laki-laki

Contohnya, ungkap Ridlwan, jaringan IS tersebut bisa melakukan penyerangan pada kantor pemerintah karena jengkel teman mereka tidak dipulangkan.

Kemudian, kata dia, ada lagi kemungkinan risiko lainnya seperti gugatan hukum yang muncul dari keluarga eks IS di Indonesia.

"Bisa saja akan memicu class action terhadap pemerintah dengan alasan negara mengabaikan hak asasi warga di luar negeri. Gugatan itu bisa saja muncul dari pihak keluarga di Indonesia," ucap alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Pemerintah juga pasti akan dikritik terutama oleh kelompok oposisi yang sudah bersikap setuju terhadap rencana pemulangan, contohnya Mardani Ali Sera dari PKS dan Fadli Zon dari Gerindra.

Ridlwan juga mengingatkan, risiko bagi situasi dalam negeri jika kamp pengungsian di Suriah jadi dibubarkan oleh pihak otoritas Kurdi.

"Waspadai pintu pintu masuk imigrasi kita. Terutama, jalan-jalan tikus, karena kalau bisa merembes masuk tanpa diketahui, akan sangat berbahaya," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT