11 February 2020, 15:08 WIB

Formula E Diizinkan di Monas, Sekda: Kami Apresiasi


Insi Nantika Jelita | Megapolitan

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Saefullah mengapresiasi putusan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang memperbolehkan ajang Formula E digelar di kawasan Monas. Sebelumnya, Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) menolak ajang balapan mobil listrik diadakan di wilayah cagar budaya itu.

"Kemensetneg sudah kasih lampu hijau buat dilaksanakan di kawasan Medan Merdeka. Jadi, kalau memang dilaksanakan di kawasan Medan Merdeka ya atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami mengapresiasi keputusan komisi pengarah," ujar Saefullah di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/2).

Meski tidak secara gamblang menyebut diadakan di dalam Monas, Saefullah memastikan pihaknya tidak akan merusak fasilitas atau lahan di tempat tersebut. Kawasan Medan Merdeka, lanjutnya, meliputi Grand Hyatt, Jalan Abdul Muis sampai Istiqlal, belakang Istana Merdeka hingga Kebon Sirih.

"Nanti rute (fix) akan kami sampaikan ke Mensesneg. Itu nanti dijawab lebih detail, akan ada konferensi pers bersama antara Pak Gubernur dan Pak Mensetneg," jelas Saefullah.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Kaji Ulang Perhelatan Formula E

Pihaknya sempat mengusulkan trek Formula E melintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Namun, usul tersebut diurungkan lantaran jarak lintasnya terlalu jauh.

"Ada batas maksimal (rute) 3,3 km. Kalau sampe GBK kepanjangan nggak mungkin, salah satu (pilih). Ada beberapa alternatif kemarin, GBK salah satunya. Tapi per sore kemarin, arahnya kembali ke Monas," ujar Saefullah.

Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberi lampu hijau kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar balap Formula-E di kawasan Medan Merdeka termasuk Monumen Nasional (Monas).

Namun, penyelenggaraan ajang balap yang akan digelar Juni 2020 itu tidak boleh menabrak aturan.

"Dalam surat Komisi Pengarah, pada prinsipnya menyetujui Formula-E di kawasan Medan Merdeka dengan memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan," kata Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama, Senin (10/2).(OL-5)

BERITA TERKAIT