11 February 2020, 08:20 WIB

Panja Siap Kuliti Konspirasi di Jiwasraya


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PANITIA Kerja (Panja) Industri Keuangan bentukan DPR RI akan melakukan pendalam-an dugaan konspirasi dalam kasus yang membelit PT Asu-ransi Jiwasraya (persero).

Dugaan konspirasi itu sudah mulai diselisik dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar Misbakhun menjelaskan DPR akan melakukan pendalaman secara rinci kepada jenis transaksi, emiten yang terlibat investasi, perusahaan sekuritas, hingga manajer investasi yang terkait.

“Itu nanti akan kita dalami. Mengenai siapa saja, kita tidak bisa membuka karena bersifat data yang confidential. Saya hanya bisa memberikan penjelasan sebatas ini,” ung-kapnya kepada pers, seusai rapat.

Fakta dugaan adanya kon­spirasi itu mulai terkuak setelah Misbakhun mengonfirmasi kembali keterangan Direktur Utama KSEI, Uriep Budhi Prasetyo. Uriep menuturkan bahwa sebagian besar produk investasi reksa dana yang ditawarkan dan dibeli manajer investasi dibuat khusus untuk Jiwasraya.

“Isi produk (investasi) itu hanya beberapa seperti taylor made (dibuat khusus) untuk Jiwasraya. Ini kalau dilihat dari hasil pengamatan isi dari manajer investasi,” ungkap Uriep dalam RDP.

Direktur Utama PT BEI I­narno Djajadi menambahkan sejak 2016 hingga 2019 BEI sudah merilis daftar saham-saham yang bermasalah. Dari daftar saham bermasalah tersebut, puluhan di antaranya dimiliki Jiwasraya.

“Sudah kami ingatkan kepada Jiwasraya saat itu, namun keputusan membeli atau tidak itu bukan tanggung jawab kami. Tanggung jawab BEI ialah menyampaikan informasi setransparan mungkin,” ujar Inarno.

 

PKS ngotot

Di saat Panja Jiwasraya baru mulai bergerak, desak-an pembentukan Pansus Hak Angket Jiwasraya terus digaungkan Fraksi Partai ­Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat. Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyatakan pihaknya menginginkan pembentukan pansus dibahas dalam rapat pimpinan yang akan datang.

MI/ROMMY PUIANTO

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

 

“Kami akan terus desak pimpinan untuk menjalankan proses penetapan pansus,” kata anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera kepada Medcom.id, kemarin.

Usulan pansus bergulir di tengah kerja panitia kerja (panja) Jiwasraya. Tiga komisi, yaitu III, VI, dan XI, sudah lebih dulu membentuk panja menyikapi polemik perusahaan asuransi pelat merah itu.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyebut proses pembentukan Pansus Jiwarsya sangat panjang. Dia tidak menjamin proses pembentuk-an pansus berjalan mulus.

Seiring dengan itu, proses hukum dugaan korupsi di tubuh Jiwasraya terus berjalan. Kemarin, Kejaksaan Agung memeriksa sembilan saksi dan satu tersangka. Tersangka yang diperiksa ialah Komisaris PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro.

Menurut Kepala Pusat ­Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, pihaknya juga tengah ­mengumpulkan bukti dari aset yang dimiliki enam tersangka untuk pengembangan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sejauh ini, Kejagung baru menetapkan dua dari enam tersangka kasus PT AJS yang disangkakan melanggar Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Keduanya adalah Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (Tram) Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. (Cah/P-2)

BERITA TERKAIT