10 February 2020, 17:30 WIB

PKH Jadi Prioritas Anggaran Kemensos


Ihfa Firdausya | Humaniora

PROGRAM Keluarga Harapan (PKH) menjadi prioritas dalam postur anggaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial pada tahun ini. Linjamsos mengalokasikan 98,62% dari total anggaran Rp 31,38 triliun.

Direktur Jenderal Linjamsos Kementerian Sosial, Harry Hikmat, mengungkapkan tujuan PKH bukan hanya perbaikan akses, namun juga upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

"Jadi selama ini PKH dikenal mengurangi beban dan perbaikan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan. Di era sekarang arahannya sudah diupayakan agar ada peningkatan pendapatan," ujar Harry dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (10/2).

Sasaran program PKH dibagi dalam lima kategori, yakni ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, disabilitas berat dan lansia. Pada 2020, jumlah penerima PKH mencakup ibu hamil sebanyak 137 ribu orang dengan maksimal 2 kali kehamilan, anak usia dini sebanyak 3,15 juta orang, anak sekolah sebanyak 12,71 juta orang, disabilitas berat sebanyak 105 ribu orang, dan lansia sebanyak 1,03 juta orang.

Baca juga: Ratusan Ribu Penerima PKH Mundur Karena Sudah Mampu

"Secara teknis dalam program Linjamsos 2020 ini kami memusatkan dampak dari PKH untuk bisa berkontribusi dalam penurunan angka gizi buruk dan stunting," jelas Harry.

"Salah satunya, meningkatkan indeks untuk komponen bantuan kepada ibu hamil dan anak usia dini," imbuhnya.

Harry juga menekankan program PKH tahun ini diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. "Orientasi ke depan sudah tentu membangun sistem perlindungan sosial adaptif dan komprehensif dan juga melaksanakan reformasi birokrasi," pungkasnya.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Ina Ammania, berharap program PKH bisa tepat sasaran. "Terkadang yang sudah tidak miskin, masih menerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Saya kemarin di Ponorogo melihat ada yang pakai gelang, pakai handphone, tapi datanya ada. Jadi saya mohon nanti dari verifikasi data yang update bisa disetorkan," kritik Ina.(OL-11)

BERITA TERKAIT