10 February 2020, 05:40 WIB

Sediakan Vokasi, Pengusaha Dapat Insentif Pajak 200%


Putra Ananda | Ekonomi

Pemerintah siap memberikan insentif pengurangan pajak (tax deduction) bagi para pengusaha yang melakukan pengembangan vokasi bagi para pekerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja Indonesia agar semakin kompetitif dan produktif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan insentif pajak yang diberikan mak­simal 200% dari total biaya vokasi yang telah dikeluarkan.

“Kalau mau perbaiki perekonomian Indonesia, SDM kita harus kompetitif dan produktif. Harus ada perbaikan SDM karena saat ini kapasitas SDM pekerja Indonesia belum maksimal dalam sisi kompetitif dan produktivitas,” ungkap Sri Mulyani dalam forum Bussiness Gathering bertajuk Outlook Perekonomian dan Fiscal Policy 2020 yang diadakan Apindo, Kadin, dan Hipmi di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat (7/2).

Di hadapan 1.200 pengusaha yang hadir, Sri Mulyani menyebut peningkatan daya saing SDM Indonesia masih menjadi salah satu tantangan besar karena cenderung memiliki pendidikan, keterampilan, dan produktivitas yang rendah.

Hal tersebut dapat diatasi dengan menitik­beratkan pada penguasaan keahilan, entrepreneurship, dan information and communication technologies (ICT) dengan tujuan bisa langsung diaplikasikan.

“Memang dalam menghadapi industri 4.0 salah satu fokus utama Presiden Jokowi ialah perbaikan SDM,” ungkapnya.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah akan memasukkan Peraturan Pemerintah No 45/2019 tentang insentif pengurangan pajak vokasi ke dalam 1 dari 11 klaster yang ada di paket Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu diharapkan dapat mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk menyiapkan SDM berkualitas.

“Omnibus Law Ciptaker dilakukan untuk memberi kepastian kepada pengusaha dan juga buruh. Pemerintah ingin lingkungan investasi pun terjaga dengan baik sehingga jangan disebut omnibus law hanya menguntungkan pengusaha tanpa memperhatikan pekerja,” jelasnya.

Sri Mulyani melanjutkan, selain meningkat­kan mutu SDM, untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi pemerintah juga perlu menyiapkan infrastruktur penunjang, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

“Harus juga memperbaiki birokrasi. Kita terus melakukan reformasi birokrasi, memperbaiki birokrasi yang menghambat kemajuan dunia usaha,” ujarnya.

Optimistis

Sri Mulyani juga meminta para peng­usaha tetap optimistis dan waspada dalam menghadapi perekonomian pada 2020.

Menurunnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, disebut Sri Mulya­ni, dapat meningkatkan konsumsi dari kelas menengah. Peluang tersebut harus mampu dimaksimalkan para pengusaha.

“Tahun 2019 konsumsi kita berada di 4,97%. Sementara gross investasi yang kita inginkan di angka 6% berada di angka 4%. Dua variabel ini sangat penting untuk ekonomi domestik kita,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengamini pernyataan Sri Mulyani tentang pengaruh situasi ekonomi dunia terhadap Indonesia, salah satunya ekonomi Tiongkok. Pelemahan ekonomi Tiongkok sebesar 1% akibat wabah virus korona telah dirasakan para pengusaha dalam negeri.

“Tiongkok turun 1%, kita mengalami hambatan, dampaknya turun 0,5%,” jelas Rosan. (E-2)

BERITA TERKAIT