09 February 2020, 16:00 WIB

Aturan Data Biometrik Harus Ketat dan Detail


Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum

PEMERINTAH dan DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Salah satu yang disebutkan akan diatur dalam RUU PDP ialah mengenai penggunaan data biometrik.

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menjelaskan bahwa data biometrik merupakan data pribadi yang mencakup beberapa hal seperti data genetika, mata, bentuk wajah, hingga sidik jari.

Bila ingin disertakan dalam UU PDP, data biometrik harus digolongkan ke dalam data yang sensitif atau data spesifik.

"Data spesifik pengelolaannya harus dilakukan secara ketat dan terbatas. Berbeda dengan pengelolaan data-data umum dalam pemrosesan datanya, itu yang paling penting," ujar Wahyudi, ketika dihubungi, Minggu (8/2).

Baca juga: KSP: Draft Omnibus Law Diupayakan Tuntas Secepatnya

Dikatakan Wahyudi, selama ini, ada ketidakjelasan apa saja yang dicakup dalam data biometrik di Indonesia. Padahal data itu sangat vital karena dapat memuat profil seseorang seumur hidup.

"Oleh karena itu, pengaturannya harus lebih ketat," ujar Wahyudi.

Ia mengatakan akan lebih baik jika nantinya di UU PDP diatur agar pengumpulan dan penggunaan data biometrik diatur agar digunakan seminimal mungkin. Dengan begitu, potensi adanya kerugian akibat kebocoran data dapat diminimalisir.

"Karena dalam level tertentu data biometrik bisa juga merugikan pemilik data dalam berbagai bentuk diskriminasi juga, misalnya karena genetika," ujar Wahyudi.

Dalam konteks data biometrik, pengumpulannya harus dengan cara tepat dan penggunaannya terbatas. Pengakses data tersebut juga harus sangat dibatasi.

Sementara itu, secara umum, dalam penyusunan RUU PDP ia berharap agar ada pengecualian dalam perlindungan data pribadi yang lebih detail. Dengan begitu diharapkan tidak ada pemrosesan data lanjutan atau penggunaan data pribadi dengan tidak efektif dan aman.

"Selain itu juga harus dibentuk badan independen untuk mengawasi implementasi perllindungan data pribadi ini, agar tidak hanya swasta yang diawasi ketat tetapi juga pemerintah agar tak sembarangan menggunakan data pribadi," ujar Wahyudi.

Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan mengenai RUU PDP akan dilakukan mulai Senin (10/2). Pembahasan terlebih dulu akan dilakukan pada rapat internal komisi I. Selain itu, RUU juga akan dibahas secara transparan oleh DPR, pemerintah, dan berbagai pihak yang terkait dengan RUU tersebut.

Willy mengatakan RUU PDP akan jadi perlindungan utama bagi pemilik data pribadi.

"Nanti Senin kita akan dibahas oleh Komisi I. Nantinya akan didefinisikan pemilik, pengumpul, penyimpan, dan yang berhak mentransaksikannya," ujar Willy. (OL-1)

BERITA TERKAIT