09 February 2020, 05:30 WIB

Pers Harus Melawan Hoaks


Gana Buana | Humaniora

Pers menjadi institusi yang sangat penting untuk melawan segala jenis informasi yang menyesatkan di masyarakat seperti hoaks.

KEHADIRAN pers di Tanah Air dinilai sangat penting sebagai penyampai pesan. Baik dari program kerja pemerintah daerah maupun pusat, hingga informasi lainnya kerap sampai pada publik melalui tangan pers.

Hal itu diungkapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Tjahjo Kumolo saat membuka seminar Best Practice Kepemerintahan yang baik, yang merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN), di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Jumat (7/2).

"Pemerintah jika membuat program tapi tidak dibantu sosialisasikan oleh media, tidak akan berguna. Forum seperti ini sangat penting apalagi pemerintah mulai presiden sampai kepala desa, kepala pemerintahan, termasuk jajaran TNI Polri, tokoh-tokoh, dan perguruan tinggi memerlukan pers," ungkap Tjahjo.

Karena itu, katanya, hubungan antara pers dan pemerintah berkaitan juga harus saling mengisi. Maka dari itu, pemerintah hingga tingkat bawah atau kepala humas harus siap dihubungi 24 jam.

Tak hanya sebagai penyampai informasi, pengamat komunikasi politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, berpendapat pers menjadi institusi yang sangat penting untuk melawan segala jenis informasi yang menyesatkan di masyarakat seperti hoaks. Terutama, pers harus berkontribusi pada inokulasi komunikasi atau memberi semacam 'vaksin' kekebalan mental sehingga bisa membuat khalayak melek informasi.

"Jika pers sudah tidak ada bedanya lagi dengan media sosial, yakni sama-sama menyebar hoaks, tentu akan sangat merugikan bangsa dan negara ini karena tidak ada lagi gate keeper informasi yang bertanggung jawab," kata dia.

Tanggung jawab media

Gun Gun menjelaskan, pers merupakan institusi sosial yang sangat penting. Sebagai media mainstream, proses produksi, distribusi, dan konsumsi isi media akan sangat berpengaruh pada dinamika isu yang ada di masyarakat.

"Karena pers sifatnya melembaga maka tanggung jawab media menjadi hal utama. Pers harus melakukan peran dan fungsi jurnalistik secara profesional dan proporsional. Verifikasi informasi menjadi pembeda utama pers dengan media sosial," jelas dia.

Hoaks, lanjut dia, mungkin dengan mudah didistribusikan melalui media sosial sebab ragam aplikasi yang memungkinkan warga masyarakat berinteraksi.

Namun, tidaklah demikian dengan pers. Ada aturan main, seperti Undang-undang (UU) Pers, UU Penyiaran, Etika Jurnalistik, dan lain hal, yang mengharuskan pers memainkan perannya dengan bertanggung jawab.

Untuk mengingatkan masyarakat agar tidak termakan hoaks, Gun Gun menyebut ada beberapa cara. Pertama, media mainstream jangan gegabah mengangkat sebuah informasi yang beredar di media sosial tanpa check and re-check.

Kedua, media mainstream harus berjejaring dengan media-media lain termasuk dengan para pegiat hoax buster untuk melakukan fact checking. "Terakhir, media mainstream harus turut ambil bagian dalam kontrawacana terhadap info yang hoaks," lanjut dia.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan institusi pers dituntut untuk menyajikan informasi yang kredibel, bermanfaat, dan berkualitas di tengah perkembangan teknologi yang menghadirkan informasi cepat. Pasalnya, saat ini pesaing pers, yakni media sosial sering digunakan untuk penyebaran hoaks.

Menurut Rerie--sapaan akrab Lestari Moerdijat--, ada kecenderungan informasi hoaks mengarah ke politik identitas yang bisa berujung pada perpecahan bangsa.

"Pada kondisi seperti itu, pers harus mengambil peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa lewat berita-berita yang akurat, kredibel, dan menyajikan sudut pandang yang mendorong persatuan," tambah dia. (S-1)

BERITA TERKAIT