09 February 2020, 04:15 WIB

Evaluasi Kinerja Menteri Menguat


Indriyani Astuti | Politik dan Hukum

PEMERINTAHAN Joko Widodo-Ma'ruf Amin diminta untuk mengevaluasi kinerja para menteri yang sudah melewati 100 hari. Hasil survei menunjukkan beberapa menteri mendapatkan persepsi kurang memuaskan oleh publik.

Direktur Eksekutif Indonesia Po-litical Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaparkan hasil survei yang dilakukan selama tiga bulan terakhir menunjukkan kementerian yang paling berprestasi, yaitu Kementerian Luar Negeri 84%, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) 80,3%, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara 77%, Kementerian Dalam Negeri 75%, disusul Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, kementerian yang dianggap mendapat persepsi kurang menonjol prestasinya ialah Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam menanggapi hasil survei itu, politikus dari PDI Perjuangan Effendy Simbolon mengatakan ada banyak indikator yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap para menteri.

Namun, ia mengakui susunan kabinet belum menggambarkan tim impian sebab dalam proses penunjukan para menteri juga didasarkan pada alasan politis.

" Yang tidak ada urusannya malah ada di situ. Dipasang bukan pada posisinya. Pak Jokowi masih mengambil risiko dan menoleransi hal ini," tutur Effendy.

Hal senada disampaikan politikus PKB Luluk Nur Hamidah. Menurutnya, ada penempatan yang tidak tepat, seperti menteri agama yang berasal dari militer. Ia juga maklum apabila pada survei juga didapati ada menteri-menteri yang kinerjanya kurang menonjol.

Luluk tetap berharap partai politik, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan berharap periode pemerintahan kedua Jokowi dapat lebih baik lagi menunjukkan kinerjanya.

"Kita menginginkan pada periode kedua sudah waktunya meroket. Pak Jokowi bukan mengajari lagi apa yang harus dilakukan oleh menteri," ucap dia.

Politikus PKS Mardani Ali Sera berpendapat kocok ulang kabinet belum perlu. Hal yang perlu dilakukan justru perbaikan dan evaluasi selama tiga bulan terakhir kinerja para menteri sudah sesuai target atau belum.

Mardani menyampaikan tanpa kinerja pemerintahan yang fokus, Indonesia akan sulit keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) menjadi negara maju.

Tepis

Staf Ahli dari Kantor Staf Kepresidenan Donny Gahral Adian menepis para menteri tidak menerjemahkan visi-misi Presiden dengan baik.

Ia meyakini kementerian punya keleluasaan dalam pengambilan kebijakan, tetapi tetap ada kontrol antara lain melalui rapat koordinasi dan rapat terbatas kabinet.

"Itu dilakukan supaya tidak terjadi sesuatu yang sangat menyimpang," terangnya.

Terkait komposisi kabinet yang dianggap tidak berisi tim impian, Donny mencontohkan pada Liga Inggris, klub Manchester United pernah memenangi liga meskipun tidak ada pemain bintang.

Namun, ia menambahkan bahwa kemungkinan kocok ulang kabinet selalu terbuka. Pada pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama hal itu juga dilakukan. (P-1)

BERITA TERKAIT