08 February 2020, 00:05 WIB

MKD Siap Adili Andre Rosiade


MI | Politik dan Hukum

MAHKAMAH Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar rapat pekan depan. Salah satu agendanya membahas masalah yang diduga melibatkan anggota dewan dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade.

"Kita Senin (10/2) rencananya akan ada rapat. Salah satu agendanya ialah terkait dengan kasusnya Andre Rosiade," ujar anggota MKD, Arteria Dahlan, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, meski akan membahasnya, sejauh ini belum ada laporan ke MKD. Pada prinsipnya, MKD terbuka menerima pengaduan dari berbagai pihak yang merasa terganggu oleh keterlibatan Andre dalam penggerebekan prostitusi di Padang, Sumatra Barat. "Kalau seandainya ada laporan, kita akan periksa, kita akan adili, dan kita akan putuskan," tegas politikus PDIP itu.

Arteria mengatakan bahwa hal yang dilakukan Andre tidak patut dilakukan anggota dewan. Ia berharap kepolisian bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik.

"Sangat disayangkan Pak Andre sampai melakukan seperti itu. Kan cukup dengan melaporkan, biarlah polisi melakukan kerja-kerja kepolisian. Jangan sampai kita yang mencoba memberikan fasilitas. Ini kan sama aja turut serta melakukan tindak pidana, apa pun maknanya," ujar Arteria.

Baru-baru ini Andre muncul dalam sebuah penggerebekan prostitusi di Padang. Andre diduga menjadi pihak yang merekayasa pemesanan jasa pekerja seks komersial (PSK) untuk membuktikan masih adanya prostitusi online di Padang.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Wendra Rona Putra, menilai tindakan Andre tidak sejalan dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai anggota legislatif. Peran besar yang dimainkannya dalam penjebakan PSK berinisial NN di kamar 606 sebuah hotel berbintang di Kota Padang melampaui kewenangannya.

"Itu bukan tupoksi anggota legislatif. Apalagi, Andre berasal dari Komisi VI DPR yang membawahi industri, investasi, dan persaingan usaha. Tidak ada sangkut-pautnya dengan PSK," cetus Wendra.

Menurutnya, imunitas yang menempel pada anggota DPR bisa tanggal bila menyimpang dari tupoksinya. "Hak imunitas hanya berlaku pada pekerjaan yang menjadi domain DPR." (Pro/YH/P-3)

BERITA TERKAIT