07 February 2020, 19:30 WIB

Pemerintah Matangkan Lokasi Pusat Penanganan Penyakit Menular


Andhika prasetyo | Humaniora

PEMERINTAH masih terus mematangkan wacana pembangunan kawasan yang akan menjadi pusat penanganan virus atau penyakit menular.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani mengungkapkan, baru saja, pada Jumat (7/2) pagi, digelar rapat tingkat menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM untuk membahas hal tersebut.

"Pertemuan tadi sifatnya masih curah pendapat. Di mana lokasinya, untuk penanganan penyakit apa, itu semua masih dibahas. Masih berproses," ujar Jaleswari di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat.

Pemerintah, sambung dia, tidak ingin gegabah dengan merealisasi kebijakan tersebut secara terburu-buru. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sampai akhirnya keputusan benar-benar ditetapkan.

Namun, satu hal yang pasti, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia KSP Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah tidak akan menjadikan kawasan pusat penanganan penyakit menular sebagai tempat isolasi bagi orang-orang yang ada di dalamnya.

"Maksudnya, hak-hak mereka tetap harus terpenuhi. Fasilitasnya akan diperhitungkan. Seperti di Hongkong, mereka ditaruh di hotel. Hak-hak mereka terpenuhi selama masa observasi," jelas Abetnego. (OL-8)

BERITA TERKAIT