07 February 2020, 19:31 WIB

Pemulangan Eks Anggota IS Akan Ganggu Iklim Investasi


Despian Nurhidayat | Politik dan Hukum

WACANA pemulangan mantan anggota Islamic State (IS) untuk kembali ke Indonesia secara psikologis akan mengganggu iklim usaha dan investasi.

Ketua Umum DPD HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) Provinsi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menegaskan, pemerintah harus ekstra hati-hati dalam menyikapi dan memutuskan hal itu karena akan memberikan dampak yang sangat besar pada perekonomian Indonesia.

Hal ini dikarenakan investor membutuhkan jaminan keamanan dan kenyamanan untuk berinvestasi di Indonesia.

"Untuk menarik investor masuk ke Indonesia, disamping kita memberikan kemudahan melalui regulasi dan insentif, tidak kalah penting kita juga harus mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan. Akan sia-sia semua program omnibus law cipta lapangan kerja jika wacana pemulangan eks IS ini terus bergulir," ungkap Sarman, Jumat (7/2).

Lebih lanjut, Sarman menambahkan, para investor akan semakin ragu dan berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia jika wacana pemulangan mantan anggota IS terus bergulir.

Menurutnya Indonesia harus belajar dari apa yang sudah pernah dialami, khususnya mengenai bagaimana perjuangan untuk meyakinkan pasar dan investor ketika terjadi ledakan bom di Indonesia.

"Semuanya sangat memukul aktivitas bisnis dan perekonomian,tentu kita tidak mau hal ini terulang kembali. Untuk itu pemerintah harus mampu menjaga psikologi pasar dan pelaku usaha termasuk investor jika ingin memulangkan eks IS ke tanah air," lanjutnya.

Saat ini, Sarman lebih menekankan agar pemerintah lebih fokus untuk mempertahakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam pergolakan ketidakpastian global dan jangan sampai turun dari angka 5%.

Menurutnya, konsumsi rumah tangga harus terjaga dengan baik melalui stabilisasi harga pokok pangan. Hal ini dikarenakan hampir 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.

"Ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan ketenangan bagi pelaku usaha dan kepastian keamanan bagi investor. Jika pemerintah salah dalam mengambil kebijakan, maka risiko yang harus kita tanggung sangatlah besar. Pelaku usaha akan mengalami ketakutan dan trauma dan investor akan ragu masuk menanamkan modalnya di Indonesia," pungkas pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP APPSI ( Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia).

Dia pun berharap, agar pemerintah jangan berlama-lama dalam mengambil kebijakan. Sehingga isu mengenai pemulangan manta anggota IS ini tidak terus bergulir apalagi pro kontra yang mengakibatkan ketidakpastian dan keraguan investor untuk masuk semakin tinggi. (OL-2)

BERITA TERKAIT