07 February 2020, 10:20 WIB

Nurhadi Cs Ajukan Praperadilan, KPK Tetap Jemput Paksa


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KPK tetap akan melakukan upaya penjemputan paksa kepada mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, meski yang bersangkutan kembali mengajukan praperadilan.

"Surat panggilan kepada para tersangka sudah KPK layangkan secara sah dan patut menurut hukum," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK menghormati pengajuan praperadilan itu sebagai hak setiap tersangka sekalipun permohonan Nurhadi pada gugatan praperadilan sudah pernah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya saja, imbuh Ali, KPK tidak bisa mengungkapkan kapan upaya paksa mengha-dirkan Nurhadi dilakukan.

Ali menuturkan KPK juga telah memanggil tersangka lain dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA itu, yakni Hiendra Soenjoto. Namun, Hiendra juga mangkir.

"Artinya, para tersangka tidak beriktikad baik akan memenuhi panggilan penyidik KPK," ujar Ali.

Pakar pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menambahkan gugatan pra-peradilan tidak bisa menjadi alasan KPK untuk tidak memproses penjemputan paksa Nurhadi yang sudah lima kali mangkir baik pemanggilan sebagai saksi maupun tersangka. KPK diminta tetap berpegangan pada pertimbangan hukum sesuai KUHAP.

"Gugatan praperadilan itu mengada-ada karena nebis in idem (terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya). Hakim praperadilan tidak punya kewenangan karena sudah nebis in idem," ucapnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menyatakan telah mendaftarkan praperadilan lagi atas penetapan tersangka Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiono, dan Hiendra. Gugatan didaftarkan pada Rabu (5/2).

Dalam gugatan kali ini, Nurhadi dkk mempersoalkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) penetapan tersangka yang disebut tidak diterima secara langsung oleh ketiganya.

Maqdir juga bersurat kepada penyidik KPK agar rencana upaya penjemputan paksa ditunda dengan alasan demi menghormati gugatan. "Ini kami sudah ajukan gugat-an praperadilan klien kami terhadap KPK ke PN Jakarta Selatan. Gugatannya sudah terdaftar," imbuh Maqdir Ismail.

Maqdir mengklaim sebagai kuasa ketiga tersangka tersebut.  Menurut dia, kasus ini harus dihentikan karena tidak sesuai hukum. Maqdir juga keberatan tiga kliennya bakal dipanggil paksa. (Dhk/Iam/P-1)

BERITA TERKAIT