07 February 2020, 09:10 WIB

Deteksi Dini Efektif Cegah Kebakaran Hutan dan Lahan


Dhika KKusuma Winata | Humaniora

DALAM menyoroti tren peningkatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2018 dan 2019, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga, TNI, Polri, serta pemerintah daerah intensif mencegah dan mendeteksinya sedini mungkin.

"Catatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 99% karhutla terjadi karena ulah manusia dengan motif ekonomi. Sebanyak 80% lahan yang terbakar itu berubah menjadi perkebunan. Carikan solusi lebih permanen untuk upaya pembakaran hutan dan lahan yang sengaja untuk motif ekonomi," ujar Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2020, di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Presiden meminta pejabat baru di tingkat pemda memahami dan mengikuti aturan main yang sudah disepakati sebelumnya terkait penanggulangan bencana karhutla yang terjadi setiap tahun.

Presiden menegaskan, apabila komponen dan unsur pejabat tinggi di daerah tidak dapat mengindahkan aturan itu, ia tidak segan-segan akan mencopot jabatan itu karena dinilai gagal dalam mengemban tugas.

"Pada 2015, itu betul-betul sebuah kebakaran besar. Saat itu 2,5 juta hektare (ha) lahan terbakar, baik hutan maupun lahan gambut. Baru 2017 turun menjadi terkecil 150 ribu ha. Namun, pada 2018 naik lagi menjadi 590 ribu ha, lalu 2019 naik lagi menjadi 1,5 juta ha. Ini ada apa lagi? Apa kurang yang dicopot?" tambahnya.

Badan Restorasi Gambut (BRG), lanjut Presiden, harus terus menata ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut (KHG). Jokowi menginstruksikan bahwa titik api sekecil apa pun di suatu wilayah segera mungkin dipadamkan sebelum telanjur membesar. Pasalnya, rehabilitasi hutan bukan sesuatu yang gampang.

Dalam menanggapi sorotan Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut karhutla tahun lalu itu banyak terjadi di area luar atau sekitar lahan konsesi perusahaan.

"Jadi, kebakaran di 2019 itu kebanyakan di pinggir-pinggir (konsesi). Artinya, BRG harus bekerja keras di sekitar itu. Kalau di lahan konsesi, sudah ada instrumen kontrol yang sangat ampuh. Kalau enggak beres, dicabut (izinnya), kan gampang," ujarnya Siti seusai rakornas.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi beberapa titik api di Riau. Instruksi penanganan dan pencegahan karhutla yang lebih luas pun telah dilemparkan. Hadir dalam rakornas itu, di antaranya Kepala BNPB Doni Monardo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan sejumlah gubernur. (Dhk/Fer/Pra/X-7)

BERITA TERKAIT